Pemerintah Kabupaten Mamuju~Mewujudkan Mamuju yang Maju, Sejahtera dan Ramah

Kejati Usut ADD dan Proyek Lampu Jalan Tenaga Surya di Polman

Kejati Usut ADD dan Proyek Lampu Jalan Tenaga Surya di Polman

MAKASSAR, MENIT7.com – Setelah menahan empat unsur pimpinan DPRD Sulbar, kali ini pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) mulai bekerja ekstra, dalam menindaklanjuti laporan terkait proyek pengadaan lampu jalan tenaga surya tahun 2016 pada Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Polman dan pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) 2016 – 2017, Provinsi Sulbar.

Hal itu dilakukan, menyusul laporan dari Aliansi Pemuda Indonesia (API) Kabupaten Polman, di Kejati Sulselbar, beberapa waktu lalu.

Dalam laporan itu disebutkan, jika pengadaan lampu jalan bertenaga surya  diperuntukkan untuk masyarakat di pedesaan dan di Kabupaten Polman.

Proyek pengadaan lampu jalan tenaga surya, dilaporkan lantaran ditemukan adanya indikasi “mark up” harga dan diduga bisa berdampak serta berpotensi timbulnya kerugian negara.

Pengadaan lampu jalan bertenaga surya tersebut nilai pengadaannya sebesar Rp23 juta per item. Namun faktanya harga lampu jalan tersebut hanya senilai Rp17 juta per unitnya. Sehingga potensi kerugian negara dalam proyek pengadaan lampu jalan bertenaga surya, ditaksir mencapai ratusan juta sampai miliaran rupiah.

“Berkas laporannya sudah, kita tindaklanjuti,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati, Salahuddin di Kantornya, Rabu (10/1/2018).

Pihaknya pun, kata Salahuddin telah membentuk tim untuk menyelidiki kasus tersebut, untuk menemukan fakta serta ada tidaknya penyimpangan dalam proyek yang berdampak pada timbulnya kerugian negara.

Apalagi katanya, sejak Surat Perintah Penyelidikan (Sprindik) sudah diterbitkan sejak tanggal 5 Oktober 2017 lalu.

“Guna menyelidiki serta menindaklanjuti kasus tersebut. Tim tentunya akan segera melakukan Puldata (Pengumpulan Data) dan Pulbaket (Pengumpulan Bahan Keterangan),” sebutnya.

Hanya saja Salahuddin belum bisa, mengungkap terlalu jauh soal penanganan kasus itu. Sebab menurutnya, penanganannya masih dalam proses Puldata dan Pulbaket.

“Belum bisa dipastikan dan masih terlalu dini, untuk menyimpulkan hasilnya seperti apa. Kita baru mau mencari. Ada tidaknya indikasi tindak pidana dalam proyek tersebut,” jelasnya.#Arul R/M7.

2,502 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

No Responses

Tinggalkan Balasan

Dibagikan