Pemerintah Kabupaten Mamuju~Mewujudkan Mamuju yang Maju, Sejahtera dan Ramah

Kasus PT ISCO, ABM Diduga Melakukan Penyalahgunaan Jabatan dan Wewenang

Kasus PT ISCO, ABM Diduga Melakukan Penyalahgunaan Jabatan dan Wewenang

MAMUJU, MENIT7.com – Aksi puluhan mahasiswa menamakan dirinya  Aliansi Mahasiswa Polman melakukan gelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Polman, Jumat (10/11/2017).

Unjuk rasa tersebut merupakan reaksi atas ijin tambang PT ISCO yang beroperasi tahun 2009 di Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polman, Sulawesi Barat.

Koordinator lapangan Andi Rahmat mengatakan, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat tahun 2013, menyatakan izin tambang PT Isco Polman Resources di lokasi hutan lindung yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Polman) Sulbar bermasalah.

“Pada tanggal yang berbeda tahun yang sama terjadi lagi keganjalan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel menyatakan melanjutkan proses penyidikan  kasus dugaan  korupsi izin produksi timbal yang dilakukan PT Isco Polman Resources di lokasi hutan lindung Kabupaten Polman, setelah kasus tersebut sebelumnya telah dinyatakan dihentikan Kejati,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan Kepala Seksi Penerangan Hukum.(Kasi Penkum) Kejati, Rahman Morra, mengaku pihaknya membantah telah menghentikan proses penyidikan kasus tersebut. Kejati masih melanjutkan proses penyidikan, sampai adanya tersangka.

Olehnya itu, kata Rahmat dengan adanya proses hukum yang dianggap tumpang tindih dan tidak adanya kejelasan yang dikeluarkan oleh penegak hukum (Kejati Sulselbar-red) terhadap proses penegakan hukum kepada PT Isco Polma maka menjadi dasar mereka untuk mengajukan tuntutan.

“Memperjelas status proses Hukum PT isco dengan adanya dua pemberitaan terbitan 17 Januari 2014 pihak kejati menyatakan pemberhentian proses hukum PT ISCO dan yang kedua terbitan 25 Juli 2014 pihak Kejati Sulselbar membantah memberhentikan Kasus Hukum PT ISCO,” papar Andi Rahmat saat menyampaikan orasinya.

Massa aksi juga mempertayakan izin pinjam pakai kawasan hutan lindung dari kementerian kehutanan kepada PT ISCO untuk mengelola kawasan hutan lindung di Polman sesuai surat edaran Kementrian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Nomor Surat B-/Kemsetneg/D-3/SR.04.07/12/2011

“Meminta Kepada Pemda agar bertanggungjawab atas kerusakan kepada lahan petani akibat dampak PT ISCO,” terangnya.

Ditempat berbeda aktivis antirasuah LSM Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK) Adi Putra Siregar meminta pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mensupervisi kasus PT ISCO yang ditangani pihak kejati diduga mandul terkesan di tutup-tutupi.

“Jika pihak Kejati Sulselbar tidak mampu menangani kasus PT ISCO lebih baik pihak KPK mengambil alih kasus tersebut, saat itu Bupati Polman Ali Baal Masdar diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dan jabatan,” kata Adi Putra.#*/M71.

3,896 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

No Responses

Tinggalkan Balasan

Dibagikan