Pemerintah Kabupaten Mamuju~Mewujudkan Mamuju yang Maju, Sejahtera dan Ramah

Kasus APK, BPKP Sulbar Lambat Menghitung Kerugian Uang Negara

Kasus APK, BPKP Sulbar Lambat Menghitung Kerugian Uang Negara

MAMUJU, MENIT7.com – Kasus Alat Peraga Kampanye (APK) di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran  2017, diduga merugikan keuangan negara Rp5 milliar dari total anggaran Rp9,5 milliar.

Kasus tersebut menjadi sorotan sejumlah lembaga pemerhati anti korupsi dan menjadi pertanyaan. Pasalnya kasus APK dinilai lambat penanganannya untuk menetapkan tersangka. Padahal kasus tersebut sudah menginjak tahunan.

Seperti dikatakan Ketua DPP LSM TIM IX Untuk Negara Masyarakat, Muhammad Hasan.

“Masalah kasus APK memang lambat penetapan tersangka, namun perlu diketahui pihak BPKP RI Sulbar seharusnya mempercepat perhitungan keuangan negara, atas kasus dugaan korupsi APK KPU Sulbar tahun 2017,” kata Muhammad Hasan di hubungi sambungan via WhatsAap (WA) Sabtu (20/1/2018) malam.

Kata Hasan, ia menduga ada kerugian negara sebanyak Rp5 milliar dari total anggaran Rp9,5 milliar.

“Jadi kuncinya tinggal BPKP RI Sulbar seharusx pro aktif dan kemarin saya pertanyakan di Polda Sulbar di Tipikor. Penyidiknya mengatakan, bahwa kasus APK semntara ada di BPK untuk di lakukan perhitungan keuangan negara dan ada dua orang dari Tipikor Polda Sulbar mengawal kasus tersebut di BPK,” ungkapnya.

“Dalam jangka waktu dekat ini akan di gelar perkara tersangka oleh pihak Polda Sulbar, jadi diharapkan kepada masyarakat Sulbar sabar,karena sementara dalam. Saya tidak tinggal diam untuk mengawal kasus APK sampai ada tersangkanya,” tutupnya.#Jay/M7.

2,648 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

No Responses

Tinggalkan Balasan

Dibagikan