Pemerintah Kabupaten Mamuju~Mewujudkan Mamuju yang Maju, Sejahtera dan Ramah

Kalah Praperadilan, 4 Tersangka Korupsi APBD Terancam Masuk Bui

Kalah Praperadilan, 4 Tersangka Korupsi APBD Terancam Masuk Bui

MAKASSAR,MENIT7.Com – Pasca ditolaknya Praperadilan tersangka kasus korupsi APBD Sulbar tahun anggaran 2016. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar), akan kembali melakukan pemeriksaan secara intensif. kepada empat tersangka, H. Andi Mappangara, Munandar Wijaya, Drs. H Harun, H Hamzah Hapati Hasan.

Para tersangka dalam kapasitasnya sebagai unsur Pimpinan DPRD Provinsi Sulbar diduga patut bertanggungjawab terhadap sejumlah dugaan penyimpangan dalam proses penyusunan dan pelaksanaan APBD Provinsi Sulbar 2016.

Sebagaimana siaran Pers Kejati beberapa minggu lalu, bahwa ke empat unsur pimpinan DPRD ini berperang dan menyetujui membagikan dana pokok pikiran (Pokir) senilai Rp360 milliar kepada 45 orang anggota dewan Provinsi Sulawesi Barat. Dana itu dititpkan ke sejumlah dinas dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.

Para tersangka juga telah secara sengaja dan melawan hukum memasukkan pokok-pokok pikiran seolah-olah sebagai aspirasi masyarakat dalam APBD, tampa melalui proses dan prosudur sebagaimana yang diatur dalam Permendagri No 52 tahun 2016, tentang pedoman anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2016 lalu.

Hasil pemeriksaan tim penyidik Kejati, menemukan keganjilan dalam proses penetapan APBD tahun 2016. Anggaran dibahas dan disahkan pada hari yang sama, tampa melalui pembahasan sebelumnya baik dalam komisi maupun rapat Badan Anggaran (Banggar).

Atas perbuatan tersebut, tersangka melanggar UU N0 20 tahun 2001 tentang perubahan atas No 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, terutama pasal 12 huruf (1). Pasal lain yang disangkakan adalah pasal 12 pasal 3 jo pasal 64 UU No 20 tahun 2001, perubahan atas UU no 31 tahun 1999 tentang Tipikor.

Penatapannya sebagai tersangka, tidak diterima begitu saja. Tiga orang, H.Andi Mappangara, Munandar Wijaya, dan H Harun masing-masing ketua dan wakil ketua DPRD, melakukan perlawanan hukum untuk mencari keadilan. Mereka melakukan praperadilan terhadap Kejaksaan Tinggi Sulselbar,guna menguji ke absahan penatapannya sebagai terduga korupsi APBD tahun 2016.

Namun, upaya itu kandas setelah hakim tunggal Safri,SH menyatakan menolak gugatan praperadilan itu, Pengadilan Negeri (PN) Makassar dalam putusannya nomor : 24/Pid/Pra/2017/PN.Mks yang dibacakan oleh Hakim Safri, SH. Menyatakan menolak gugatan Praperadilan yang diajukan oleh para pemohon.

Dalam pertimbangannya, Hakim Safri,SH menyatakan bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penyidik Kejati Sulsel, penyidikan sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan KUHAP.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulselbar Kajati Sulsel Dr. Jan. S. Maringka menyampaikan bahwa dengan ditolaknya gugatan Praperadilan yang diajukan oleh para tersangka, maka pihaknya akan mengintensifkan kembali proses penyidikan termasuk telah mengagendakan pemeriksaan tersangka pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 mendatang.#Tim/M7.

3,072 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

No Responses

Tinggalkan Balasan

Dibagikan