Pemerintah Kabupaten Mamuju~Mewujudkan Mamuju yang Maju, Sejahtera dan Ramah

Kala Bawaslu Menjadi Hakim

Kala Bawaslu Menjadi  Hakim

Oleh : Firmansyah A. Pamentar
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tadulako

Kehadiran Lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) menjadikan wajah baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya di bidang kepemiluan.

 

Hal ini menggambarkan bahwa sistem Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia jauh dari prinsip-prinsip demokratis dan berintegritas, juga tidak menjamin kepastian hukum dalam Pemilu yang dimana seyogyanya suara rakyat dapat tersalurkan melalui asas dalam Pemilu, baik secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Sedikit merefleksi awal pembentukan lembaga Pengawas Pemilu (Bawaslu), diawali banyaknya pengaduan terkait masalah pelanggaran Pemilu pada saat proses tahapan pemilu.

 

Gagasan adanya sebuah Lembaga Pengawas Pemilu muncul pada Pemilu tahun 1982 yang di latarbelakangi oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas Pemilu pada Pemilu 1971.

 

Badan ini diberi nama Panitia Pelaksana Pengawas (Panwaslak Pemilu) yang bertugas mengawasi pelaksana Pemilu, namun kedudukan dari pada lembaga ini bersifat Ad Hoc.

 

Perubahan terhadap pengawas Pemilu baru dilakukan lewat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

 

Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa Panwaslu dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Artinya bahwa Panwaslu bertanggungjawab kepada KPU dan sewaktu-waktu bisa di bubarkan oleh KPU pula. Dalam UU No 12 Tahun 2003 Pasal 120 Ayat (1) di jelaskan.

 

“Untuk melakukan pengawasan Pemilu, dibentuk Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.”

 

Selanjutnya pada Ayat (2); “Panitia Pengawas Pemilu dibentuk oleh KPU.” Dalam UU tersebut dijelakskan tugas dan kewenangan Panwalu antara lain mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilu, menerima laporan pelanggaran peraturan perundang- undangan Pemilu, menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan Pemilu, dan meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang.

 

Dari uraian UU No. 12 Tahun 2003 menegasikan bahwa Panwaslu dibentuk untuk tujuan khusus (Ad Hoc).
Keberadaan Lembaga Bawaslu mengalami perkembangan dalam rangka mengawasi proses tahapan Pemilu di Indonesia. Berbeda kemudian dengan kedudukan lembaga Bawaslu melalui UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, Kedudukan Bawaslu tidak lagi berada di bawah KPU melainkan lembaga ini sudah bersifat tetap (dalam tingkat Provinsi sampai kecamatan masih bersifat Ad Hoc) meskipun peran KPU tetap ada, namun peran itu hanya pada domain untuk menentukan kelayakan pada komposisi pengisian jabatan di Bawaslu.

 

Kedudukan Bawaslu bersifat tetap berimplikasi pada kewenangan Bawaslu harus di perluas, karena memang harus demikian, karena melalui UU No. 22 tahun 2007 kedua lembaga itu (KPU dan Bawaslu) adalah lembaga yang berbeda yang semula Bawaslu berada dibawah KPU, namun melalui UU penyelenggara Pemilu tahun 2007 keberadaan Bawaslu sudah bersifat tetap.

 

Meskipun harus diakui bahwa keberadaan kedua lembaga tersebut memiliki latar belakang sejarah dan tuntutan yang berbeda, lembaga KPU secara tegas dan diamanahkan langsung dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), untuk meyelenggarakan Pemilu yang LUBER dan JURDIL.Sementara keberadaan Bawaslu hanya melalui UU.

 

Dalam perjalanannya, Bawaslu seolah tumpul dalam melakukan pengawasan dan penegakkan hukum Pemilu dan setiap kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) baik di tingkat Provinsi maupun pada tingkatan Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia.

 

Kenyataan ini perlu dipahami secara yuridis bahwa kewenangan Bawaslu melalui UU No. 22 tahun 2007 dan UU No. 15 tahun 2011 hanya sebatas mengawasi, menetapkan standar pengawasan, menerima laporan dugaan pelanggaran, serta meneruskan kepada KPU atau instansi terkait.

 

Berbeda dengan kedudukan serta kewenangan Bawaslu melalui UU No. 7 tahun 2017. Pertama, dari segi kedudukan, dalam Pasal 89 Ayat (1) UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa “Pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu”, selanjutnya dalam Ayat (4) ditegaskan; “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap”. Dari penjelasan poin di atas menggambarkan bahwa status atau keberadaan kata Ad Hoc yang selalu melekat pada lembaga ini yang semula dijelaskan dalam UU sebelumnya, akan hilang melalui penguatan fungsi dan peran lembaga Bawaslu itu sendiri berdasarkan UU.

 

Artinya bahwa keberadaan lembaga Bawaslu tidak hanya sebatas pelengkap untuk mengawasi setiap tahapan Pemilu, tetapi telah menjadi sebuah kebutuhan dan kewajiban yang sifatnya inheren untuk menciptakan Pemilu yang berintegritas, Profesional, dan akuntabel. Kedua, dari segi kewenangan, Bawaslu tidak hanya sekedar mengawasi, menetapkan standar pengawasan, menerima laporan dugaan pelanggaran, serta meneruskan kepada KPU atau instansi terkait, tetapi lebih dari itu.

 

Dalam Pasa 95 UU No. 7 tahun 2017 Bawaslu berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan terkait dugaan pelanggaran terhadap pelaksasnaan peraturan perundang-undangan, memeriksan, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang, serta menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa Proses Pemilu.

 

Dari kewenangan Bawaslu dapat di simpulkan bahwa Bawaslu menjadi Lembaga yang Super Power dan bisa menjadi Hakim dalam proses penyelesaian sengketa Pemilu, sehingga tidak akan terlihat tumpul ketika diperhadapkan pada suatu sengketa proses pemilu. Bahkan dalam hal tertentu KPU Wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu.

Secara sosiologis, Lembaga Bawaslu bisa dikatakan menjadi Lembaga penyeimbang karena banyaknya praktik pelanggaran dan manipulasi dalam Pemilu, baik dilakukan oleh peserta Pemilu maupun Penyelenggara Pemilu itu sendiri.

 

Sehingga perlu ada formulasi pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pemilu yang berintegritas, profesional, dan akuntabel agar tercipta kesimbangan serta keharmonisan antar lembaga penyelenggara sebagai perwujudan sistem Pemilu yang demokratis serta menjamin kepastian hukum dalam Pemilu yang efektif dan efisien.

 

Hadirnya Lembaga Bawaslu ingin memastikan bahwa kelancaran Pemilu bebas dari praktik kecurangan maupun pelanggaran dalam bentuk apapun.

 

Meskipun latar belakang atau gagasanuntuk membentuk lembaga pengawas Pemilu telah lama, namun bukan menjadi jaminan bahwa Pemilu di Indonesia telah berhasil berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil. (Luber dan Jurdil).

1,424 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

50 Responses

Tinggalkan Balasan

Dibagikan