Pemerintah Kabupaten Mamuju~Mewujudkan Mamuju yang Maju, Sejahtera dan Ramah

Kadis Dikpora Mamuju: Polemik Paskibra Kurangnya Komunikasi

Kadis Dikpora Mamuju: Polemik Paskibra Kurangnya Komunikasi

MAMUJU, M7 – Polemik honor Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) di Mamuju sebesar Rp100 ribu, jadi tranding topik akhirnya terjawab. Pasalnya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Mamuju tidak memasukan insentif dalam Anggaran Pokok (AP) tahun 2017.

Tidak masuknya dana insentif bagi Paskibra pada peringatan HUT RI ke 72, lantaran kesimpangsiuran pemahaman terkait UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pengganti UU Nomor 32 Tahun 2004 bahwa manajemen pengelolaan SMA dan SMK berada di tangan pemerintah provinsi.

Melalui Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju, Zulfadli Rasyid dihadapan puluhan wartawan, mengatakan saat pembahasan rencana anggaran tahun 2017, Diknas tidak memasukkan insentif bagi Paskibra.

Namun untuk mengantisipasi. Ia mengusulkan agar anggaran untuk Paskibra, namun hanya sebatas dana rekrutmen dan operasional.

“Pada saat itu kami berpikir kewenangan SMA telah diambil alih oleh pemerintah provinsi, jadi saya tidak masukkan dalam anggaran, tapi saya berinisiatif tetap memasukkan sebagian, untuk menjaga kemungkinan yang terjadi,” kata Zulfadli saat menggelar konfrensi pers di Aula Kantor Diknas Mamuju, Senin (21/8/2017).

Ia mengaku jika anggaran Paskibra tahun ini sebesar Rp152 juta. Namun anggaran tersebut dinilai masih kurang.

Karena anggaran tersebut sudah meliputi anggaran perekrutan disekolah,konsumsi dan kostum.

“Juga sudah masuk tempat penginapan dan transportasi,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Mamuju, Hj Murniani menyebut kesimpangsiuran pemahaman tentang aturan baru pelimpahan kewenangan yang belum tuntas di komunikasikan dengan pihak provinsi.

“Tahun-tahun kemarin SMA dan SMK masih ada di kabupaten, jadi otomatis sepenuhnya kami yang melakukan seleksinya dan untuk tahun ini. baru pemerintah provinsi yang menyurat ke kami untuk melakukan rekrutmen calon paskibra,” tutur Murniani melalui telekonfrensi di depan sejumlah awak media.

Ia juga mengungkapkan salahsatu penyebab karena kurangnya komunikasi antara Diknas kabupaten dan Diknas provinsi sehingga terjadi kegaduan.(Aw/M7 1).

3,018 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

31 Responses

Tinggalkan Balasan

Dibagikan