Pemerintah Kabupaten Mamuju~Mewujudkan Mamuju yang Maju, Sejahtera dan Ramah

Jual Lahan Warga, Oknum Kades di Mateng Diduga Mafia Tanah

Jual Lahan Warga, Oknum Kades di Mateng Diduga Mafia Tanah
Ilustrasi Mafia Tanah.(Foto-Net)

MAMUJU, MENIT7.Com – Kemanusian yang Adil dan Beradab pada sila ke 2 dan Keadilan seluruh rakyat Indonesia pada sila ke 5 Pancasila, sebagai ideologi bangsa Indonesia. Sebagai landasan berbangsa dan bernegara,sepertinya tidak berlaku di Dusun Pajalele, Desa Bojo Tanah Merah, Kecamatan Budong-budong, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat.

Seperti dialami Syam mewakili sejumlah penggarap lahan dalam bentuk Kelompok Tani (Poktan) bersama kelompok lainnya, dia akui lokasi itu, diduduki sejak tahun 1996 dalam bentuk rekomendasi Bupati Mamuju, dan Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulawesi Selatan penggarapan lahan, masih wilayah pemerintahan Sulsel saat itu.

Dengan membawa bukti lampiran dokumen tanah garapan dalam bentuk sertifikat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dikuasai.

Menurutnya, tanah garapan dengan kelompoknya seluas 245 Hektare (HA) diserobot pihak oknum Kepala Desa Bojo Tanah Merah, Jnt dan dibantu AD dan Mrt. Sudah menjual tanah milik kelompoknya yang dia garap sejak tahun 1996 dengan bukti dokumen dari pemerintahan.

“Pihak Kepala Desa Bojo Tanah Merah, menjual tanah kelompok tani yang kami garap saat itu seluas 245 Hektare, kepada pihak lain, dan membuatkan sertifikat tanah kepada BPN Mamuju Tengah, padahal lokasi kami sudah garap, puluhan tahun,” kata Syam kepada Menit7.Com di Mamuju, Senin (18/9/2017).

Dia datang didamping bersama keluarganya, selain itu, kasus penyerobotan lahan miliknya, sudah dia laporkan kepada Polsek Mamuju Tengah, tapi sampai saat ini belum ada titik terang ia dapatkan. Selain itu sampai ada korban dari pihak keluarga dua orang, tewas diduga dibunuh pihak kelompok oknum kades pada tahun 2009, padahal pelaku ada 6 orang, hanya 3 ditangkap, sampai saat ini masih ada 3 jadi buronan kepolisian.

Ia sangat mengharap keadilan kepada pihak aparat hukum, karena haknya selama ini berupa laha perkebunan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan keluarganya, sudah diserobot dan dijual oleh oknum Kepala Desa (Kades) separutnya memberi perlindungan, malah sebaliknya membuat hidupnya sengsara.

“Saya mengharap keadilan, pada penegak hukum di Sulawesi Barat, kami ini orang kecil, tanah yang selama ini kami garap bersama kelompok kami, di jual dan serobot kepala desa,” ungkap dengan muka sedih.

Ia menilai pihak kepala desa dan kelompoknya, bukan lagi panutan sebagai pamong desa tapi sudah berubah jadi “Mafia Tanah”.
“Ia bukan lagi pamong desa yang mengayomi warga desanya, tapi dianya sudah Mafia Tanah,” tutupnya.(M7 1)

3,006 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

No Responses

Tinggalkan Balasan

Dibagikan