Pemerintah Kabupaten Mamuju~Mewujudkan Mamuju yang Maju, Sejahtera dan Ramah

Iuran BPJS, Penyakit Berat Bikin Beban Besar

Iuran BPJS, Penyakit Berat Bikin Beban Besar

SAMARINDA, MENIT7.com  – Mismatch atau ketidaksesuaian iuran peserta dengan klaim menjadi masalah yang belum menemui solusi. Sudah tiga tahun berturut-turut, yakni sejak 2014–2016, BPJS Kesehatan mengalami defisit. Bila diakumulasi secara nasional, totalnya sudah mencapai Rp 12,4 triliun. Khusus di Kaltim jumlahnya Rp 160-an miliar. (lihat grafis).

Sementara itu, tahun ini berdasar perkiraan perusahaan pelat merah tersebut, pada pengujung 2017 mismatch se-Indonesia bakal menembus Rp 9 triliun. Bila benar terjadi, nominal itu menjadi yang terbesar sepanjang program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berjalan.

Kepala Kantor Divisi Regional VIII Kalimantan Ni Mas Ratna Sudewi membeber, hingga Kamis (2/11), piutang khusus peserta BPJS Mandiri Rp 160 miliar. Akumulasi dari 2014. Peserta mandiri disebut paling bandel bayar. Di Kaltim, jumlah pesertanya nomor dua. Di bawah peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN.

“Makanya ada kebijakan. Ketika telat membayar iuran, maka akan di non-aktifkan. Lumayan, dengan kebijakan ini angka kepatuhan meningkat. Perbadingan tingkat kolektabilitas. Sebelumnya dari 100 hanya 59 yang bayar, kini dari 100 yang bayar 64. Jadi pengaruhnya cukup besar,” terang Ratna.

Ada dua peserta BPJS yang paling banyak menyerap dana. Pertama adalah PBI APBN dan kepesertaan mandiri kelas III. Namun untuk yang PBI tidak membuat pusing BPJS, karena telah ditanggung pemerintah melalui APBN.

“Jadi yang kelas III ini. Tetapi masih dalam tahap pembicaraan dengan kementerian terkait,” katanya.

Ada perubahan paradigma di masyarakat. Dengan menggunakan BPJS Kesehatan, biaya berobat dianggap lebih murah. Sehingga segala penyakit yang sebelumnya perlu biaya mahal, hingga timbul keengganan berobat, kini berubah. Yang  sakit berbondong-bondong ke rumah sakit.

“Fenomena ini ada. Dan perlu lima tahun untuk membuatnya stabil,” katanya.

Selain soal piutang, BPJS selama ini mengeluarkkan biaya kapitasi. Tarif kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama. Berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

“Untuk fasilitas kesehatan setingkat Puskesmas, BPJS Kesehatan membayar Rp3 ribu hingga Rp6 ribu per orang perbulan. Untuk dokter praktik perorangan, Rp8 ribu per orang per bulan. Di Klinik dikeluarkan dana Rp8-10 per orang perbulan. Kalau rumah sakit bergantung kasus dan kelasnya,” ucapnya

Soal kemungkinan kenaikan tarif BPJS Kesehatan, Ratna tidak bisa berkomentar banyak. Hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah. Sesuai aturan, kalaupun ada kenaikan, maksimal di angka 20 persen dari iuran saat ini.

ANEKA STRATEGI

Mengatasi aneka masalah terkait piutang iuran, beberapa strategi disiapkan pemerintah dan BPJS Kesehatan. Mulai menaikkan atau menyesuaikan iuran peserta layanan kesehatan, sampai pemerintah pusat mewacanakan bakal membagi pengelolaan layanan kesehatan itu dengan pemerintah daerah (pemda).

Sebab, saat ini ada anggapan pemda merasa semua ditangani BPJS Kesehatan. Dengan begitu, tak ada kontrol dari Dinas Kesehatan (Diskes) pada pelaksanaan jaminan sosial tersebut.

Ada pula, wacana membatasi pembiayaan pengobatan, khususnya penyakit katastropik (berbiaya tinggi dan berisiko tinggi), dan memperkuat peran pemerintah daerah untuk membiayai fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP). Alternatif lain mengatasi defisit, dengan pemanfaatan cukai rokok diserahkan kepada BPJS Kesehatan. Turut dibahas pula kemungkinan pembiayaan perawatan korban kecelakaan ditanggung Jasa Raharja. Sedangkan kasus kecelakaan kerja ditanggung BPJS Ketenagakerjaan. Selama ini, kecelakaan lalu lintas dan kerja ditanggung BPJS Kesehatan.

Plh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Diskes Kaltim, Agus Budianto, menerangkan isu terbaru justru Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mendorong pemda mengintegrasikan Jaminan Kesehatan Daerah ke BPJS Kesehatan. Itu, terang dia, sudah dilakukan di 10 kabupaten/kota. Daerah terakhir yang bekerja sama adalah Penajam Paser Utara (PPU).

Yang masih jadi persoalan, yakni melakukan validasi terhadap masyarakat penerima bantuan iuran (PBI) JKN Kartu Indonesia Sehat. Sejauh ini, ada yang masih tercecer dan perlu pembersihan terhadap masyarakat yang sudah meninggal dan tidak berhak menerima. “Yang berhak menyatakan terdaftar PBI adalah Dissos (Dinas Sosial),” ujarnya di ruang kerjanya, kemarin (2/11).

Karena itu, salah bila dikatakan pemda tak berperan. Saat sekarang, pemda juga memiliki tanggungan. Adapun itu, pembayaran JKN untuk PBI. Sumber pembiayaan dari APBD kabupaten/kota serta provinsi. Itu diperuntukkan bagi golongan masyarakat tidak mampu. “Semua (premi PBI) disetorkan ke BPJS,” tuturnya.

Mengenai persoalan defisit, tentu yang tahu persis adalah BPJS Kesehatan. Sebenarnya, dengan prinsip gotong-royong beban pembiayaan sudah dipikul rata. Hanya, diakuinya, secara global, penyakit katastropik yang membebani membengkaknya klaim dari fasilitas kesehatan. “Penyakit berat itu membuat BPJS Kesehatan menggelontorkan dana besar,” kata dia.

Adapun penyakit katastropik yang ditanggung adalah stroke, jantung, kanker, gagal ginjal kronik, thalasemia, leukemia, dan haemofilia.

Agus menerangkan, untuk gerakan promosi preventif, hal itu sebenarnya sudah berjalan. Bahkan, menjadi ujung tombak atau lini terdepan. Upaya ini sebetulnya untuk pencegahan di masyarakat supaya ada kemandirian menjaga kesehatan. Selain gerakan masyarakat hidup sehat, ada pula program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. Mulai lingkup keluarga disehatkan, hingga desa dan kecamatan, serta akhirnya kabupaten/kota sehat.

“Tidak bisa hanya Diskes butuh keterlibatan berbagai pihak. Misalnya, Tim Penggerak PKK. Harapannya bisa menggerakkan sampai ke tingkat dasawisma. Di situlah keluarga diberi pembelajaran mengenai masalah kesehatan,” ujar dia yang juga kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan.

Tren tinggi orang berobat, menurutnya, karena kesadaran masyarakat memeriksakan kesehatan. Apalagi, kebanyakan masyarakat berpikiran bahwa mereka telah membayar premi tiap bulan. Tidak bisa juga melarang untuk tidak berobat. “Justru bagus melakukan pemeriksaan dini,” kata dia.

Sekarang, agar mutu dan kualitas puskesmas di Kaltim meningkat dilakukan akreditasi. Dari segi sumber daya manusia (SDM) hingga sarana dan prasarana bisa terpenuhi. Dengan demikian, tenaga kesehatan dan fasilitas bisa terstandarisasi.#*/KP/M7.

3,414 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

No Responses

Tinggalkan Balasan

Dibagikan