Pemerintah Kabupaten Mamuju~Mewujudkan Mamuju yang Maju, Sejahtera dan Ramah

Isu Primordial atau Adu Gagasan dalam Kampanye

Isu Primordial atau Adu Gagasan dalam Kampanye

OPINI- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia melarang paslon maupun timses paslon menggunakan isu yang menyinggung suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Adapun pelarangan penggunaan isu SARA itu tercantum dalam pasal 17 PKPU Nomor 4 Tahun 2017 menyebutkan, materi kampanye harus menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan golongan masyarakat. Sementara, pada Pasal 68 (1) disebutkan dalam kampanye dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, pasangan calon bupati dan wakil bupati, pasangan calon walikota dan wakil walikota, dan atau partai politik. Dan pasal 29 PKPU 8/2017 mengatur, pelaksanaan sosialisasi pemilihan dengan satu pasangan calon dilarang menyebarkan isu perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat,”

Hal tersebutpun sejalan dengan Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 69 menyebutkan, dalam melaksakan kampanye Pilkada dilarang melakukan penghinaan kepada seseorang, agama, suku, ras dan golongan terhadap calon kepala daerah. Dalam pasal yang sama kampanye juga dilarang menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan dan atau kelompok masyarakat. Ketentuan Pidana terhadap praktik penghinaan tersebut dinyatakan, bahwa setiap orang yang melakukan penghinaan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 bulan dan paling lama 18 bulan dan/atau denda paling sedikit 600.000 dan paling banyak 6.000.000 rupiah.

Dalam konteks Pilkada berarti, perbuatan yang dilakukan untuk menistakan calon kepala daerah dengan menggunakan latar belakang agama, suku, ras dan antar golongan. Artinya, bagaimana agama, suku, ras dan antar golongan digunakan untuk menistakan calon atau pasangan calon dalam proses penyelenggaraan Pilkada.

Proses penegakan hukum Pidana Pilkada menjadi jalur paling baik untuk memberikan sanksi sekaligus tindakan pencegahan terhadap praktik penghinaan dengan menggunakan isu SARA. Tindakan tersebut lebih efektif daripada menanggapinya kembali sehingga menjadi perdebatan publik yang seringkali kontraproduktif.

Semakin cepat proses penegakan hukum terkait SARA menjadi wujud komitmen semua pihak dan akan terjadi saling kontrol antar pasangan calon. Penghormatan terhadap proses dan keputusan pengadilan atas pelanggaran pidana tersebut dapat meminimalisir isu – isu SARA yang berkembang di masyarakat.

Pada pasal 13 PKPU Nomor 4/2017 dijelaskan materi kampanye paslon wajib memuat visi, misi, serta program yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota. Materi kampanye tersebut dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.

Lebih lanjut, dalam PKPU tersebut juga diatur mengenai tata cara penyampaian materi kampanye paslon kepada masyarakat. Tata cara penyampaian tersebut harus disampaikan dengan sopan, tertib, edukatif atau mendidik, bijak, dan beradab serta tidak bersifat provokatif.

Tidak menggunakan isu SARA sebagai bahan kampanye tetapi lebih mengedepankan adu gagasan dan konsep perbaikan dan kemajuan daerah dan mengisi hari – hari kampanye dengan penyampaikan program akan jauh lebih menarik bagi masyarakat daripada menggunakan isu primordial.(***)

Oleh: Eric Mangiri (Ketua DPP Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Indonesia/HMPI)

1,916 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

52 Responses

Tinggalkan Balasan

Dibagikan