Pemerintah Kabupaten Mamuju~Mewujudkan Mamuju yang Maju, Sejahtera dan Ramah

Investor Kelistrikan Lirik Kaltara, Gubernur Gandeng DPRD dan Pemkab

Investor Kelistrikan Lirik Kaltara, Gubernur Gandeng DPRD dan Pemkab
Gubernur Kaltara Irianto Lambrie bersama pihak investor dan DPRD Dan Pemkab Malinau. (Foto-Agus)

TANJUNG SELOR, MENIT7 – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) DR.H. Irianto Lambrie, menghadiri pertemuan tripartit antara Pemprov Kaltara, Pemkab Malinau dan jajaran DPRD Kaltara dan Malinau serta investor bidang ketenagalistrikan, akan beroperasi di wilayah Malinau yakni Hyundai Engineering and Construction Co. Ltd dan Sarawak Energy Berhad Sdn. Bhd-PT Kayan Patria Pratama Grup di Ruang Pertemuan Lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (7/9/2017).

Pertemuan diinisiasi Pemprov Kaltara ini, membahas kesiapan dan pernyatan sikap jajaran Pemprov Kaltara, Pemkab Malinau, DPRD Kaltara dan Malinau atas rencana investasi tersebut.

Hyundai sendiri berencana membangun PLTA memanfaatkan debit air Sungai Mentarang, Malinau berkapasitas 300 Megawatt (MW). Sementara, Sarawak Energy Berhad akan berinvestasi membangun PLTA 1.000 MW di Sungai Malinau, Malinau.

Gubernur H. Irianto Lambrie menjelaskan, nilai investasi yang digelontorkan untuk kegiatan ini, untuk tiap 1 MW listrik yang dihasilkan sekitar USD 3,5 juta. Atau sekitar, USD 1.050 miliar, untuk PLTA Sungai Mentarang, dan USD 3.500 miliar untuk PLTA Sungai Malinau.

“Saya menegaskan tentang pentingnya pihak investor untuk mematuhi aturan yang berlaku di Indonesia.
Mengingat, kedua pemilik modal ini berasal dari luar Indonesia, yakni Hyundai berpusat di Korea Selatan dan Sarawak Energy Berhad, Malaysia,” ujar Irianto.

Saat memulai kegiatan atau beroperasi nanti, lanjut Irianto, pihak investor harus dapat melibatkan tenaga kerja lokal. Hal itu demi kepentingan efisiensi modal, namun harus diiringi dengan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi yang memadai dari tenaga profesional dari pihak investor.

Dikatakan, terkait pembangunan PLTA sendiri, ia meminta dukungan dari seluruh pihak yang terlibat.
Mengingat, pembangunan PLTA cukup lama, mencapai 20 tahun, atau secepat-cepatnya 5 tahun. “Konflik sosial dan penegasan status lahan menjadi perhatian untuk segera diselesaikan oleh pemerintah daerah terkait.
Sebab, adanya keterbatasan kewenangan Pemprov dalam hal perizinan,” ujarnya.

Meski sesuai UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, jelas Irianto sejumlah kewenangan bidang energi dan ketenagalistrikan dialihkan kepada Pemprov.
Secara manfaat, PLTA ini tak hanya dapat menjadi sumber penyedia tenaga listrik dalam wilayah Kaltara, khususnya Malinau, tapi juga untuk wisata dan diekspor ke luar Kaltara, bahkan ke negara tetangga.

“Saya mengingatkan agar tidak salah persepsi didalam internal Pemprov Kaltara, Pemkab Malinau juga kalangan legislatif. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan kedua investor dalam waktu dekat adalah survei awal (pre FS) untuk penyusunan feasibility study (FS),” tandasnya.

Dikatakan, rencananya, FS sendiri ditargetkan rampung akhir 2017, sementara konstruksi diproyeksikan berjalan mulai 2019. Pada 2018, pihak investor akan berupaya merampungkan seluruh perizinan yang dibutuhkan, seperti izin prinsip dari BKPM RI, izin lokasi dan izin terkait lingkungan. (Agustian/M7).

2,384 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

No Responses

Tinggalkan Balasan

Dibagikan