Pemerintah Kabupaten Mamuju~Mewujudkan Mamuju yang Maju, Sejahtera dan Ramah

Humas dan Protokol KSB Selenggarakan Workshop PPID

Humas dan Protokol KSB Selenggarakan Workshop PPID

SUMBAWA BARAT, MENIT7.com – Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melaksanakan  kegiatan Workshop Pejabat Pengelolaan  Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kedai Sawah KTC, Rabu (6/12 ) dihadiri Sekretaris Daerah, para SKPD ruang lingkup Pemda Sumbawa Barat.

Penyelenggaraan workshop PPID tujuannya  memberikan pemahaman kepada para SKPD terkait konfirmasi/narasumber oleh pihak media tujuaanya adalah agar pemberitaan ke publik tidak bias.

Kabag Humas Setda Sumbawa Barat Abdul Muis kepada media menekankan bahwa PPID di semua SKPD dalam memberikan keterangan kepada media agar adanya ketertiban dalam pemberitaan dan siapa yang harus diwawancarai oleh wartawan sebelum berita naik cetak, karena PPID mengatur nara sumber yang layak untuk diwawancarai oleh wartawan sebagai kosumsi publik.

“Workshop yang kami selenggarakan bertujuan untuk mengatur ketertiban pemberitaan agar tidak bias,“kata Abdul Muis

Menurutnya, yang boleh memberikan konfirmasi kepada media selaku nara sumber adalah Sekretaris selaku PPID pembantu dan kepala SKPD,inilah yang berwenang memberikan informasi kepada publik, terhadap selain ini mestinya dia sekretaris dan kepala SKPD, mestinya tidak bisa memberikan informasi/konfirmasi hal ini mengacu kepada Permendagri nomor 3 tahun 2017 tentang PPID.

“Workshop ini bertujuan menyamakan persepsi yang sama terhadap informasi publik,supaya tidak terjadi pembiasan informasi kepada publik,“jelasnya.

Lanjutnya, bahwa informasi yang disampaikan oleh pejabat berwenang adalah  keterangan,pernyataan,  gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan,  baik data,fakta maupun penjelasannya  yang dapat dilihat,didengar dan dibaca yang disajikan dalam  berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

“Tujuan ditetapkannya peraturan menteri ini adalah,mewujudkan  penyelenggaraan  pemerintahan yang baik,yaitu yang  transparan,efektif dan efisien,  akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan dan dapat meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan  dokumentasi di Kemendagri dan  pemerintahan daerah untuk menghasilkan  layanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas,“jelas Muis.# Edi Chandra/M7.

5,236 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

54 Responses

Tinggalkan Balasan

Dibagikan