Pemerintah Kabupaten Mamuju~Mewujudkan Mamuju yang Maju, Sejahtera dan Ramah

Hatta Kainang: Gubernur Sulbar Langgar Undang-undang Tentang Pemda

Hatta Kainang: Gubernur Sulbar Langgar Undang-undang Tentang Pemda

MAMUJU,MENIT7.Com -Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulbar dalam pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 16 Oktober 2017 di Kantor Gubernur Sulbar dinilai melanggar Undang-undang, hal itu mendapat pertanyaan dari praktisi hukum Sulbar, Hatta Kainang,SH.

Hatta Kainang, menilai pengangkatan ke dua nama bupati diantaranya Bupati Mamuju Utara Agus Ambo Jiwa dan Bupati Polman Andi Ibrahim Masdar dijajaran komisaris melanggar UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

“SK gubernur terkait pengakatan Direksi dan Dewan Komisaris BUMD Sulbar, melanggar undang-undang, mengingat dalam SK memasukkan dua nama bupati yakni Agus Ambo Jiwa dan Andi Ibrahim Masdar,” kata Hatta Kainang, melalui sambungan WhatsAap (WA) kepada Menit7.com, Minggu (22/10/2017).

Menurut, Hatta Kainang dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Pemda) Kepala Daerah dilarang menduduki jabatan Direksi, Komisaris baik Swasta maupun BUMD dan Pasal 77 Undang-undang dimaksud mengatur sanksi atas pelanggaran tersebut, sehingga SK Gubernur Sulbar jelas menjadi perhatian, karena hal itu berdampak pada proses berjalannya Perusahaan Daerah (Perusda) atau BUMD.

“Yang jelas Gubernur Sulbar melanggar undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemda, kami minta penjelasan resmi kenapa hal itu bisa terjadi,” kata Hatta Kainang.#Jay/M7

3,228 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

No Responses

Tinggalkan Balasan

Dibagikan