Pemerintah Kabupaten Mamuju~Mewujudkan Mamuju yang Maju, Sejahtera dan Ramah

Hari ini DPRD Gelar Paripurna Istimewa, Terkait Pemberhentian Bupati Barru Non Aktif

Hari ini DPRD Gelar Paripurna Istimewa, Terkait Pemberhentian Bupati Barru Non Aktif
Ir.h.Suhardi Saleh Bupati Barru. (Foto-Madi)

BARRU, MENIT7 –  Bupati Barru non Aktif, Andi Idris Syukur akhirnya diberhentikan secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri. SK pemberhentian Idris Syukur sebagai bupati Barru ditandatangani Mendagri, Tjahjo Kumolo pada 21 Agustus 2017 lalu.

Pemberhentian Idris Syukur sebagai Bupati Barru, mengacu pada putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan kasasi jaksa.

Anggota DPRD Barru, Andi Haeruddin Senin, 4 September menyatakan, surat keputusan tersebut menjadi dasar untuk digelar sidang paripurna istimewa.

“Jadi besok (hari ini) DPRD Barru akan melaksanakan rapat Paripurna istimewa terkait dengan pemberhentian bupati Non aktif Andi Idris Syukur, “ujarnya.

Mantan Wakil ketua I DPRD barru ini, juga mengatakan kemungkinan rencana rapatnya akan diundang para kepala desa se Kabupaten Barru. Agenda rapat ini nantinya ada dua, pembacaan SK Mendagri tentang pemberhentian bupati Barru dan surat keputusan DPRD pengusulan pengangkatan Bupati Barru Suardi Saleh.

“Kita akan mengundang seluruh kepala desa dan UPTD, tujuannya agar mereka lebih mengetahui persoalan yang sebenarnya, terkait pemberhentian Andi Idria Syukur, “jelas Ketua DPC Demokrat Barru ini.

Sementara itu legislator Partai Hanura H. Darmaedy menyebutkan, SK pemberhentian Andi Idris Syukur sebagai Bupati Barru tertuang dalam salinan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.73-5650 tahun 2017. SK tersebut berlaku surut terhitung tanggal 27 April 2017.

“Jadi secara resminya hari ini DPRD Barru akan melakukan Rapat Paripurna Istimewa, “ungkapnya.

Sekedar diketahui, MA mengabulkan kasasi Kejari pada 27 April 2017 lalu. Hakim sidang terdiri dari Krisna Harahap, Syamsul Rakan Chaniago dan Artidjo Alkostar. Kasasi ini atas putusan Pengadilan Tinggi (PT) Makassar, yang memvonis bebas Idris Syukur dalam perkara dugaan gratifikasi izin tambang.

Idris Syukur, mengajukan banding atas vonis dari putusan PN Tipikor Makassar sebanyak 4 tahun 6 bulan serta denda Rp250 juta, subsider 8 bulan kurungan pada 1 Agustus 2016 lalu. (Madi/M7)

3,380 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

No Responses

Tinggalkan Balasan

Dibagikan