Pemerintah Kabupaten Mamuju~Mewujudkan Mamuju yang Maju, Sejahtera dan Ramah

GMPK Sulbar Desak Pilkada via DPRD

GMPK Sulbar Desak Pilkada via DPRD

MAMUJU, MENIT7.com — Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung baik bupati dan gubernur selama ini banyak meninggalkan polemik dan dugaan “money politik. Belum lagi maraknya para bupati dan gubernur terlibat kasus korupsi dimana-mana ujungnya berakhir di penjara.

Hal itu akibat dugaan ongkos mahar politik kian mahal untuk menggunakan partai sebagai kendaraan politik dan mobilisasi massa.

Olehnya itu, disaat calon bupati dan gubernur menjabat, berupaya mengembalikan dananya disaat waktu kampanye. Angka tersebut mencapai puluhan bahkan ratusan milliar.

Fenomena tersebut, menjadi perhatian Ketua Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Provinsi Sulbar, Andi Taufan di Mamuju, Sabtu (9/6/2018)

“Sebaiknya seperti dulu, sebab dengan cara pemilihan langsung rawan para bupati dan gubernur kena OTT dari KPK,” tegas Andi Taufan.

Dia sangat prihatin, sudah banyak bupati dan gubernur bahkan wali kota tersandung kasus korupsi. Dengan biaya yang dikeluarkan mencapai ratusan milliar, sehingga niat untuk membangun daerah tidak maksimal.

“Itu bukan rahasia umum lagi biaya politik pada pilkada, jika dikembalikan kepada pemilihan lewat DPRD hal itu jelas sesuai sila ke 4 Pancasila,” terangnya.#Jay/JOIN

1,038 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

No Responses

Tinggalkan Balasan

Dibagikan