Pemerintah Kabupaten Mamuju~Mewujudkan Mamuju yang Maju, Sejahtera dan Ramah

GEBUK…!!! Kodim Cium Titik Aktivitas Komunis

GEBUK…!!! Kodim Cium Titik Aktivitas Komunis

MENIT7.Com – Mendekati hari peringatan G 30 S/PKI yang jatuh pada tanggal 30 September mendatang, rupanya menjadi perhatian tersendiri bagi jajaran TNI, khususnya Kodam VI Mulawarman. Hal ini lantaran Kodim 0905/Bpp mengendus adanya aktivitas komunis di Kota Balikpapan.

Dandim 0905 VI/Mlw Letkol Inf Hendri Wijaya menegaskan, aktivitas komunis maupun segelintir orang yang menganut paham-paham komunis sudah terpantau sejak lama. Pemantauan kini dilakukan secara intensif. Namun, informasi sebelumnya, diduga terdapat tiga titik aktivitas.

Di lain hal, kodim akan menggelar nonton bareng film sejarah PKI pada tanggal 30 September nanti di Lapangan Merdeka.

“Nanti kami pelajari. Kalau untuk yang memahami paham komunis itu selalu kami pantau. Karena ada beberapa wilayah yang dulu memang bagian dari tempat antek-antek komunis ini berdiam diri, dan itu masih dalam pantauan kami,” katanya.

Hendri belum mau menyebutkan berapa titik aktivitas komunis yang telah didatanya. Hanya saja, pihaknya telah membatasi pergerakan mereka serta melakukan pemantauan. Pasalnya, paham komunis ini sangat bertentangan dengan nilai Pancasila yang dapat merusak bangsa dan negara.

“Kalau sesuai data kami, ada. Tapi kami tidak bisa buka. Namun, itu selalu kami waspadai. Terutama apabila dia mau masuk jadi anggota TNI atau menjadi keluarga besar TNI, maka data itu yang kami buka. Karena TNI sama sekali tidak boleh ada oknum-oknum yang berusaha memasuki paham-paham komunis,” terangnya.

Hendri mengaku, mendekati pemutaran film G 30 S/PKI, belum ada penolakan terhadap film yang menggambarkan pemberontakan PKI di masa lalu itu.

“Kalau sepanjang sepekan ini belum ada. Mudah-mudahan tidak ada. Karena kami tahu, Balikpapan ini kota yang kondusif,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Rahmad Mas’ud menegaskan, organisasi ataupun kelompok yang dilarang negara, dalam hal ini PKI harus dibubarkan. Terlebih bila organisasi ini membuat kondisi Kota Balikpapan menjadi tidak kondusif serta menyebarluaskan paham komunis kepada masyarakat.

“Yang jelas, satu poinnya bahwa negara sudah jelas punya aturan dan hukum. Nah, salah satu ormas ataupun organisasi yang dilarang adalah yang menentang Pancasila. Kalau sudah dilarang, ya, dibubarkan,” tegasnya.

Pihaknya tak segan-segan menindak tegas organisasi tersebut, apabila benar adanya di Kota Balikpapan ini. Sebab, menurut Rahmad, pihaknya selaku pelaksana pemerintah akan menjalankan kewajiban sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang 1945. Yakni, melarang ataupun membubarkan organisasi PKI.

“Ini bukan kodim yang bubarkan, bukan wali kota yang bubarkan, tapi negara yang diamanatkan dalam undang-undang. Kami sebagai pelaksana pemerintah punya kewajiban menjalankan institusi. Institusi yang kita jalankan adalah Undang-Undang Dasar 1945. Salah satunya adalah ormas yang dilarang oleh negara kita, ya, enggak boleh ada,” pungkasnya. (KP/M7)

2,440 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

No Responses

Tinggalkan Balasan

Dibagikan