Pemerintah Kabupaten Mamuju~Mewujudkan Mamuju yang Maju, Sejahtera dan Ramah

Gara-gara PAW hingga Kader Dituding Membelot, Setnov dan Rita Digugat Rp5 Milliar

Gara-gara PAW hingga Kader Dituding Membelot, Setnov dan Rita Digugat Rp5 Milliar

SAMARINDA, MENIT7.Com – Golkar di Samarinda gemar berkubang polemik. Akar masalahnya pun selalu sama, utak-atik kursi dewan. Medio Februari lalu, kader partai berlambang Pohon Beringin menyatakan akan merotasi posisi Alphad Syarief dari kursi pimpinan DPRD Samarinda.

Kala itu, Jafar Abdul Gaffar, ketua DPD Golkar Samarinda merotasi posisi itu ke dirinya. Untuk Alphad, dia menjanjikan posisi ketua komisi atau ketua fraksi. Namun, Alphad tak tinggal diam dan menempuh jalur mahkamah partai. Proses itu belum usai, masalah kembali mengemuka dua bulan berselang.

Kali ini, giliran Gaffar yang digoyang isu pencucian uang dari kasus pungutan liar (pungli) di Koperasi Samudra Sejahtera (Komura) Terminal Peti Kemas (TPK) Palaran, Samarinda. Kasus besar yang menggerogoti itu tak juga membuat posisi Gaffar goyah. Hingga kini, Golkar Samarinda berdalih menunggu putusan resmi peradilan sebagai dasar menentukan penggantinya.

Tanpa putusan itu, Gaffar masih dianggap sebagai ketua Golkar Samarinda dan kader yang terpilih duduk di DPRD. Tak pelak, kursi dewan di Komisi II DPRD Samarinda itu tak berpenghuni sejak April lalu. Terbaru, kursi kosong sepeninggal Suharna, kader Golkar di Komisi IV DPRD Samarinda yang tutup usia pada 5 Juni 2017 lalu. DPD tingkat II memproses pergantian antarwaktu (PAW) untuk mengisi kekosongan tersebut. Abdul Kadir, sekretaris Golkar Kaltim ditunjuk menjadi pengganti almarhum Suharna. Polemik kembali muncul.

Lani Sugeha, kader Golkar yang mendapat perolehan suara terbanyak setelah Suharna pada pemilu legislatif 2014 tak tinggal diam dan mengiring perkara ini ke proses hukum. Gugatan perdata berklasifikasi perbuatan melawan hukum pun dilayangkan ke Pengadilan Negeri Samarinda pada 8 September 2017 lalu. Pokok gugatan yang dilayangkan Lani Sugeha menyoal Surat Keputusan Golkar Pusat bernomor KEP-244/DPP/GOLKAR/VII/2017 tentang pemberhentian dirinya sebagai anggota partai beringin di Samarinda.

“Penerbitan keputusan itu tak beralasan dan sepihak,” ucap Andris Patolamo Sakudu, penasihat hukum Lani Sugeha yang dikonfirmasi awak media ini, kemarin (2/10). Dalam gugatan yang terdaftar dengan Nomor 137/Pdt.G/2017/PN SMR ini, terdapat enam pihak yang digugat. Yakni Ketua Umum Golkar Setya Novanto dan Sekjen Idrus Marham, Ketua DPD Golkar Kaltim Rita Widyasari dan Sekretaris DPD Abdul Kadir, serta Ketua DPD Golkar Samarinda Samarinda Jafar Abdul Gaffar dan Sekretaris DPD II Sutamsis.

Surat keputusan yang terbit pada 23 Agustus lalu dianggap mencederai Undang-Undang Partai Politik dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar. Pemberhentian yang diterbitkan itu, kata dia, tanpa didasari klarifikasi kliennya.

”Mestinya ada tahapan yang ditempuh sesuai AD/ART partai. Bukannya langsung diberhentikan tanpa klarifikasi seperti ini,” ulasnya.

Lani, lanjutnya, disebut-sebut bergabung dengan partai bentukan Tommy Suharto, Beringin Karya. Padahal, realitasnya tak pernah ada bukti resmi yang menyatakan Lani berpindah perahu.

”Tak ada dasar, harusnya ada hitam di atas putih,” katanya. Selain mengajukan permohonan dibatalkannya SK tersebut. Lani pun turut menyertakan dipulihkan nama baiknya serta mengganti kerugian renteng sebesar Rp5 miliar.

”Ada pula upaya uang paksa (dwangsom) sebesar Rp5 juta untuk tergugat I (Setya Novanto),” tuturnya.

Sementara itu, Golkar Samarinda menegaskan pencabutan keanggotaan para kader sepenuhnya menjadi kewenangan pengurus pusat. ”Kami hanya beberapa diminta klarifikasi kebenarannya. Tentu kami punya bukti,” ucap Riyanto Rais, wakil ketua bidang Organisasi Golkar Samarinda.

Meski begitu, proses PAW almarhum Suharna ke Abdul Kadir telah melewati tahapan di internal partai. ”Proses tentu ada dan pasti dilaporkan ke pusat juga,” tutur Rais, begitu dia disapa.

Lalu, bagaimana proses PAW dengan adanya gugatan ini? Menurut Rais, gugatan itu berdampak pada proses pengajuan PAW ke DPRD Samarinda. Mengingat perolehan suara Lani berada di atas Abdul Kadir kala Pileg 2014 lalu.

”Jadi mau tak mau kita tunggu hasil peradilan. Ini haknya,” tutupnya. (KP/M7 1)

 

2,922 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

No Responses

Tinggalkan Balasan

Dibagikan