Pemerintah Kabupaten Mamuju~Mewujudkan Mamuju yang Maju, Sejahtera dan Ramah

Extravaganza Penyiaran Indonesia

Extravaganza Penyiaran Indonesia

EKSISTENSI dan peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai representasi dari perwakilan publik harus nyata dalam revisi Undang-Undang (UU) Penyiaran yang saat ini masih belum jelas pembahasannya di komisi 1 DPR RI. Hal ini pula yang menjadi pemicu ketidakjelasan posisi KPI sebagai lembaga yang harusnya melakukan pengawalan terhadap seluruh aspek penyiaran Indonesia, termasuk perizinan dan penggunaan frekuensi. Entah diacuhkan atau tidak, yang jelasnya publik menunggu seperti apa wujud dari revisi UU Penyiaran yang segera lahir. Dalam draft RUU Penyiaran per-Desember 2016 lalu, sebenaranya dapat dilihat adanya usaha untuk memberikan penguatan kewenangan kepada KPI. Sebaliknya kewenangan lain justeru dipangkas dari KPI yakni terkait penanganan soal perizinan.

Dalam draft tersebut proses perizinan diserahkan ke Kementerian Komunikasi dan Informasi. Padahal seharusnya proses perizinan ini diserahkan sepenuhnya ke KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen. Namun dampak postif lain yang ada pada RUU penyiaran ini adalah diberikannya porsi 20 persen penyiaran lokal di tingkat daerah. Jika bicara kebhinekaan tentu ini menjadi hal yang baik, mengingat selama ini penyiaran Indonesia sangat berkiblat pada apa yang terjadi di Jakarta atau istilah lainnya, sentralistik.

Dengan pemberlakuan porsi 20 persen ini, tentu saja menjadi angin segar bagi daerah. Ini karena kesempatan untuk melakukan explore daerah semakin besar. Dengan demikian produksinya akan diserahkan ke masing-masing SDM yang ada di daerah yang tentu saja secara finansial juga akan lebih menguntungkan daerah. Tetapi pelaku lembaga penyiaran swasta nasional, tentu tidak tinggal diam. Ini karena salah satu cara untuk mengurangi cost produksi di daerah. Maka SDM daerah diminta untuk lebih banyak mengangkat potensi daerah yang kemudian diolah dari berbagai sumber dan ditayangkan secara re-run ( tayangan berulang-ulang). Alasan lain karena jasa penyiaran televisi selama ini tidak memungut bayaran dari pemirsa yang ada justeru pelaku lembaga penyiaran swasta diwajibkan membayar IPP dan BHP yang jumlahnya tidak sedikit.

Sebagai orang yang pernah menjadi bagian dari lembaga penyiaran swasta dengan sistem stasiun jaringan yang menaungi raksasa media MNC Group, mau tak mau harus ikut apa yang menjadi aturan pusat. Meski sebenarnya sangat bertentangan dengan imbauan KPI terkait penerapan SSJ secara utuh.
Jika ingin jujur, kami yang ada di daerah sangat ingin SSJ dan porsi 20 persen siaran lokal ini diterapkan secara total, di samping ikut menjadi bagian dari promosi potensi daerah, juga menjadi tanggug jawab kami sebagai putera daerah untuk ikut memajukan daerah. Sebagai orang daerah kala itu, kami pun sering mempertanyakan ke pusat soal porsi 20 persen siaran lokal ini tidak ditayangkan pada jam-jam di mana warga sudah tidak lagi berada di depan televisi, namun jawaban klise yang kami dapatkan bahwa siaran nasional telah masuk pantauan Nielsen.

Potensi daerah

Sebuah lembaga survey siaran televisi yang sering menjadi patokan untuk jualan produksi siaran. Padahal jika mau jujur, produksi daerah tak kalah dengan produksi Jakarta. Misalnya bagaimana potensi daerah bisa mendatangkan banyak wisatawan dan hasil dari itu maka stasiun tivi bisa menjual produk tersebut ke Kementerian Pariwisata RI ataupun kepada jasa travel-travel asing yang ada di luar negeri. Setidaknya ada dua hal yang saling berkaitan dengan pemberlakuan RUU Penyiaran ini, antara lain adalah masalah perizinan yang dipangkas kewenangannya kemudian diserahkan ke kementerian dan pemberlakuan konten 20 persen untuk konten lokal bagi semua lembaga penyiaran swasta berjaringan.

Bagi kami (KPID) pengawal regulasi di daerah, UU penyiaran yang ada sekarang tidaklah cukup mumpuni untuk melakukan pengawalan menyeluruh terhadap lembaga penyiaran, karena terpangkasnya kewenangan tadi. Mendorong lembaga penyiaran swasta, khususnya pengusaha tivi kabel untuk memiliki izin salah satu tugas utama KPI. Namun yang menjadi masalah, karena pengusaha tivi kabel menganggap bahwa jika telah memiliki SITU, SIUP dan TDP itu sudah cukup. Padahal tidaklah demikian karena tivi kabel ini mengambil siaran dari tivi berbayar lainnya. Lalu kemudian melakukan menyebarluaskan siaran tersebut ke pelanggannya, maka secara otomatis tivi kabel ini telah masuk ke ranah UU Penyiaran. Karena itu tetap diharuskan memiliki izin siaran radio dan izin penyelenggaraan penyiaran (IPP). Menurut UU Penyiaran, sebelum lembaga penyiaran yang melakukan kegiatan penyiaran, harus terlebih dahulu memiliki IPP.

Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana kalau lembaga penyiaran tersebut telah ada sebelum UU Penyiaran lahir? Jika demikian, lembaga tersebut harus segera menyesuaikan diri dengan melakukan pendaftaran ulang. Pengurusan IPP diajukan kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID). Namun bila KPID di suatu daerah belum ada, pengurusan IPP ditujukan kepada KPI Pusat di Jakarta. Sekadar mengi gatkan, UU Penyiaran pasal 58 huruf b menyebut bagi lembaga penyiaran tivi yang melakukan kegiatan tanpa IPP, diancam pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5 miliar. Paling tidak, bagi lembaga penyiaran daerah ada dua aspek yang harus diperhatikan. Pertama aspek pragmatis. Kedua adalah aspek yuridisnya. Aspek pragmatisnya adalah aspek yang selama ini telah dinikmati masyarakat yakni adanya puluhan tayangan yang mereka tinggal pilih melalui remote control. Bagi tivi kabel masyarakat tidak perlu lagi membeli parabola dan dengan hanya membayar Rp 50 ribu, maka tayangan dalam dan luar negeri dapat dinikmati. Sementara aspek yuridis, tidak menjadi perhatian. Pelaku penyiaran selama ini mengabaikan hal tersebut.

Sumber : http://makassar.tribunnews.com

2,580 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Tags:

No Responses

Tinggalkan Balasan

Dibagikan