Pemerintah Kabupaten Mamuju~Mewujudkan Mamuju yang Maju, Sejahtera dan Ramah

Eric Mangiri: Mahar Politik Melahirkan Pemimpin Koruptor

Eric Mangiri: Mahar Politik Melahirkan Pemimpin Koruptor

SAMARINDA, MENIT7.com – Empat bakal calon Gubernur Kalimantan Timur, akan berlaga di Pilkada 2018 tahun ini.

Keempat pasangan calon kepala daerah diantaranya Isran Noor- Hadi Mulyadi, Rusmadi Wongso-Safaruddin, Syaharie Jaang-Awang Ferdian Hidayat dan Sofyan Hasdam-Nusyirwan.

Keempat calon tersebut diusung masing-masing partai politik dipastikan ada dugaan ‘mahar politik’ hal itu berkembang isu di tengan kalangan masyarakat yang dinilai fantastis. Hal itu mendapat tanggapan dari Ketua DPP Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Indonesia (HMPI) Eric Mangiri disaat ditemui disalah satu warkop dibilangan Jalan Juanda Samarinda, Minggu (14/1/2018).

Eric menilai, jika memang benar adanya ‘mahar politik’ yang dipatok oleh partai pengusung, akan berpotensi melahirkan para pemimpin yang mana nantinya akan melakukan tindak korupsi disaat menjabat gubernur.

“Kalau begitu, akan meningkatkan ongkos politik kepada calon gubernur Kaltim dan wakilnya,yang akan menimbulkan benih-benih korupsi dan merusak demokrasi di Kaltim,” kata Eric juga Ketua Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Wilayah Kaltim.

Menurutnya, dengan adanya komentar La Nyala Mattalitti dibeberapa media mengatakan, disaat dirinya rencana maju pada Pilgub Jawa Timur (Jatim) pihak Partai Gerindra meminta mahar sebesar Rp40 milliar. Hal itu membuat Erik Mangiri berharap tidak terjadi pada Pilgub Kaltim.

“Semoga di Kaltim tidak memberatkan pada calon gubernur, apalagi hal mahar politik yang nilainya sampai ratusan milliar, hal itu dapat berpotensi melahirkan pemimpin jauh dari anti korupsi,” ucapnya

Pria yang dapat beasiswa pascasarjana Universitas Mulawarman (Unmul) menilai mahar politik merupakan pelanggaran Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 yang diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada menyebutkan, setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun, dalam proses pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.

“Mahar politik adalah sebagai biang dari maraknya kasus korupsi para kepala daerah.Biaya politik yang tinggi akan membuat kepala daerah terpilih sibuk mengembalikan modal sepanjang masa jabatannya,” ungkapnya.#Jay/M7.

2,648 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

51 Responses

Tinggalkan Balasan

Dibagikan