Pemerintah Kabupaten Mamuju~Mewujudkan Mamuju yang Maju, Sejahtera dan Ramah

Enam OKP di Mamuju Tolak Revisi UU MD3

Enam OKP di Mamuju Tolak Revisi UU MD3

MAMUJU, MENIT7.com – Enam Organisasi Kepemudaan (OKP)  yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pembela Demokrasi (AMPD)  menolak keras lahirnya Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) terus berlanjut.

Enam perwakilan mahasiswa ini menyambangi sekretariat Ikatan Jurnalis Sulbar (IJS) yang terletak di jalan Andi Depu,  Mamuju untuk meminta dukungan penandatanganan petisi penolakan UU MD3 pada pukul 20.30 WITA,  Kamis,  (22/2/2018).

Diantara enam OKP yang menolak UU MD3 ini yakni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI),  Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI),  Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM),  Lingkar Mahasiswa Islam Untuk Petubahan (Lisan),  IPM-Mateng dan Ipmapus.

Pembubuhan tandatangan ini juga dilakukan organisasi IJS sebagai bentuk penolakan lahirnya UU MD3.

Koordinator Umum AMPD,  Sopliadi menolak keras UU MD3 lantaran bertentangan UUD1945 serta upaya pembungkaman kebebadan berpendapat dimuka umum.

Terhadap UU MD3 ini juga menunjukkan kekecewaan masyarakat terhadap keputusan yang dibuat DPR yang mereka anggap antikritik sehingga harus dibatalkan.

Dalam petisi tersebut, aliansi ini menyoroti tiga pasal yang ada dalam UU MD3.

Pertama, pasal 122 huruf k, di mana Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bisa mengambil langkah hukum terhadap pihak yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Pembuat petisi menilai, pasal ini adalah upaya untuk membungkam masyarakat yang ingin mengkritik DPR.

Kedua, pembuat petisi juga mempermasalahkan Pasal 73 yang mewajibkan polisi membantu memanggil paksa pihak yang tak memenuhi panggilan DPR. Pemanggilan paksa ini termasuk terhadap Pimpinan KPK yang sebelumnya bukan menjadi kewenangan DPR.

Ketiga, pembuat petisi juga menyoroti Pasal 245 yang mengatur bahwa pemeriksaan anggota DPR oleh penegak hukum harus dipertimbangkan MKD terlebih dahulu sebelum dilimpahkan ke Presiden untuk pemberian izin.

Pasal ini diyakini dapat menghambat pemberantasan korupsi dengan semakin sulitnya memeriksa anggota DPR yang diduga melakukan korupsi.

Karena itu dalam waktu dekat,  akan mengirim petisi penolskan UU MD3 untuk dikirim via kantor Pos Mamuju untuk diteruskan ke Mahkamah Konstitusi (MK). #Acho/Jay.

1,796 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

No Responses

Tinggalkan Balasan

Dibagikan