Pemerintah Kabupaten Mamuju~Mewujudkan Mamuju yang Maju, Sejahtera dan Ramah

Dukung Kejati Periksa Dana Aspirasi DPRD Sulbar

Dukung Kejati Periksa Dana Aspirasi DPRD Sulbar
Ilustrasi. (Foto-Net)

MAMUJU, MENIT7 – Pemeriksaan sejumlah pejabat perencenaan dan program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat, terkait adanya dugaan indikasi korupsi penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016.

Adapun pemanggilan pejabat untuk dimintai keterangannya berdasarkan surat perintah penyidikian (Sprindik) dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Barat dan Selatan, terkait kasus program dana aspirasi dalam bentuk pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dan pimpinan DPRD Sulbar.

Hal itu dikatakan praktisi hukum Sulbar, Kamiruddin Al Islami Patangga,SH kepada menit7.com melalui pesan rilisnya via WhatsApp (WA) Sabtu (2/9/2017)

“Saya mendukung kinerja Kejati Sulselbar, dalam penanganan kasus program aspirasi DPRD Sulbar, dalam bentuk pokok-pokok pikiran. Kita sangat mendukung adanya pokir dewan dalam APBD. Tapi setelah APBD ditetapkan jangam lagi ada intervensi dari dewan,” kata Kamiruddin.

Menurutnya, seharusnya program tersebut dijalankan pihak eksekutif dalam hal ini, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sulbar.

“Masih banyak oknum anggota DPRD Sulbar, mengintervensi pokok-pokok pikiran yang sudah tertuang dalam Perda APBD Sulbar, jika hal itu terjadi akan menghambat progres pekerjaan di Sulbar dalam pembangunan,” terangnya.

Lebih lanjut, Kamiruddin mengatakan, sebaiknya anggota DPRD agar menjaga marwah sebagai yang terhomat dimata rakyat.

“Masukan saya buat anggota DPRD, tunjukkan dan jaga marwah sebagai yang terhormat di mata rakyat serta sayangilah karir politik masing-masing,” pesannya. (M7 1)

3,610 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

No Responses

Tinggalkan Balasan

Dibagikan