Pemerintah Kabupaten Mamuju~Mewujudkan Mamuju yang Maju, Sejahtera dan Ramah

Dugaan Korupsi SDA, Bukti Sudah Ditangan KPK

Dugaan Korupsi SDA, Bukti Sudah Ditangan KPK

SAMARINDA,MENIT7.Com – Menyingkap tabir rasuah di Bumi Etam kini hanya menunggu waktu. Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) Kaltim sudah melaporkan sejumlah indikasi korupsi di Kaltim kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bahkan tindakan itu sudah dilakukan jauh sebelum kasus gratifikasi izin perkebunan menyeret Bupati Kukar Rita Widyasari ini menyeruak ke permukaan.

Kepada awak media ini, KMS meminta agar masuknya KPK ke Kukar menjadi pintu untuk mengungkap berbagai indikasi kasus korupsi Sumber Daya Alam (SDA) lainnya yang terjadi di beberapa daerah di Kaltim.

Dinamisator Jatam Kaltim, Pradarma Rupang, juga bagian dari KMS mengatakan, setahun yang lalu, ada tiga kasus serupa yakni izin pertambangan sudah masuk ke KPK, salah satunya Samarinda.

Ketiga indikasi kasus korupsi itu berkaitan dengan adanya kegiatan yang merugikan negara. Di antaranya kerusakan lingkungan dan adanya pelanggaran ketentuan atau aturan yang berhubungan SDA.

Rupang mengaku tidak membuka kasus ini satu persatu ke publik karena khawatir akan menghambat proses penyelidikan KPK. Yang jelas ketiga kasus tersebut, kata Rupang ada di Kukar, Samarinda dan Berau.

“Kami hanya mengimbau sebaiknya berhati-hati jika ada yang main-main dengan urusan SDA ini. Karena KPK telah melek terhadap korupsi SDA sejak ada deklarasi di Nusa Tenggara Barat (NTB), belum lama ini,” kata dia, (30/9) lalu.

Rupang bahkan menyebut alat bukti indikasi korupsi SDA di Samarinda sudah dilaporkan ke KPK dalam bentuk bukti transaksi yang diduga bermasalah. Menurutnya, KPK sudah membuktikan keseriusan untuk mengungkap kasus korupsi SDA di Kaltim dengan masuk ke Kukar. Dengan begitu, untuk bergeser mengungkap kejahatan luar biasa itu di Samarinda, KPK hanya butuh selangkah lagi.

“Makanya kami juga desak agar KPK bisa masuk ke daerah lain, setelah menuntaskan kasus di Kukar,” tutur dia.
Dikatakan Rupang, tata kelola sumber daya alam di Kaltim begitu buruk. Mulai dari izin usaha pertambangan di kawasan konservasi, izin perkebunan sawit yang merampas tanah-tanah rakyat, pengawasan terhadap ketaatan pemegang izin yang abai dilakukan, alih fungsi lahan pertanian besar-besaran, hingga rumitnya dokumen perizinan diakses publik.

Dia menyebut perizinan masih menjadi pintu masuk tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi. Perizinan tak ubahnya seperti bisnis dan bancakan menggiurkan bagi elite politik. Tentu saja ini tidak hanya berada di bawah kendali satu orang. Tetapi berada dalam pusaran kelompok oligarki yang bekerja secara sistematis. Akibatnya, akses dan distribusi kekayaan sumber daya alam di Kaltim, hanya jatuh ke tangan sekolompok orang saja.

Menurut catatan Jatam Kaltim sejak 2016 lalu, paska pelimpahan wewenang kepada Pemprov Kaltim sangat kental dengan pintu masuk gratifikasi. Dugaan bancakan sangat berpotensi terjadi di tim pertambangan pemprov. Terbukti dalam rentan waktu satu pekan saja, total UIP di Kaltim yang awalnya ada 1.181 naik menjadi 1.404 IUP. “Ini lonjakan yang luar biasa. Dan patut diduga,” tegas Rupang. (KP/M7)

906 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

No Responses

Tinggalkan Balasan

Dibagikan