Pemerintah Kabupaten Mamuju~Mewujudkan Mamuju yang Maju, Sejahtera dan Ramah

Dugaan Jual Beli Jabatan Warnai Rekrutmen Perangkat Desa Gresik

Dugaan Jual Beli Jabatan Warnai Rekrutmen Perangkat Desa Gresik

JAWA TIMUR, MENIT7.com – Dugaan praktek jual beli jabatan dalam rekrutmen perangkat desa di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, mengundang kegaduhan di lingkungan eksekutif dan legislatif daerah setempat.

Bagaimana tidak, harga yang dipatok dalam hal tersebut cukup fantastik. Untuk kepala dusun Rp200 juta dan kepala seksi Rp25 juta.

Mendengar dugaan praktek haram ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gresik, langsung bereaksi.
Selain mengundang ketua asosiasi Kepala Desa Gresik dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Gresik, untuk dengar pendapat atas persoalan ini. Wakil rakyat setempat juga minta untuk diusut dugaan praktek jual beli jabatan tersebut.

Seperti yang dikemukakam oleh Wakil Ketua Komisi I Mujid Riduan mendesak inspektorat tidak tinggal diam menyikapi dugaan tersebut itu. “Inspektorat jangan diam saja, harus gerak dan selidiki dugaan jual beli perangkat desa,” ujarnya kepada Menit7.com.

Mujid mengaku terkejut atas adanya laporan warga Desa Banter, Kecamatan Benjeng ke Polres Gresik dan DPMD. Dalam laporan itu, warga Banter menuding jika jabatan Kasi Pemerintahan dijual dengan harga Rp 25 juta, sedangkan jabatan Kepala Dusun dibandrol Rp 200 juta.

Politisi PDIP inipun menduga bahwa dugaan transaksional jual beli jabatan perangkat desa itu tidak hanya terjadi di Desa Banter.

“Untuk itu, kami meminta DPMD memberikan atensi besar terhadap fenomena ini. Sebab kalau tidak maka akan rusak dan berpotensi berbuntut hukum,” kata Mujid, Jumat (12/1/2018) via telepon selulernya.

Dikesempatan ini, ia juga meminta OPD bersangkutan mengusut dugaan jual beli jabatan itu ada yang memerintahkan atau tidak. Jika benar, maka bisa ditelusuri larinya aliran dana haram tersebut.

Sementara itu, Kepala DPMD Tursilowanto Hariogi menyatakan pihaknya telah mengumpulkan semua camat terkait untuk membahas kasus ini.

Selain itu, menggelar hearing bersama ketua asosiasi kepala deda dan Komisi I DPRD Gresik untuk membahas ini. Dan hasil dalam hearing tersebut telah disepakati untuk dihentikan sementara proses rekrutmen maupun seleksi hingga dua minggu ke depan.

“Kita sepakat pending, karena kita ingin menyamakan persepsi dengan panitia penjaringan dan penyaringan perangkat desa (P3D). Sehingga tidak terjadi beda penafsiran dan meredam kegaduhan,” terang Tursilo.

Lain lagi dengan sejumlah aktifis di Kota Pudak ini. Mereka kini terus mendorong jajaran Polres Gresik mendali laporan warga dari Banter tersebut. Pasalnya, mustahil warga mempertaruhkan dirinya jika apa yang dilaporkan itu, mengada-ada.

“Polisi harus merespon laporan dugaan jual beli jabatan perangkat desa ini. Kan ada pelapornya. Tentu kalau ada pelapor, pasti ada korban dan ada pelaku. Ini tugas polisi,” kata Hj Emmy Purwanti, aktifis asal Manyar, Gresik, Jumat (12/1/2018) malam.

Ia juga berharap polisi secara terbuka, transparan dalam melakukan penanganan kasus ini. Sebab, publik ingin melihat terkait kasus. Kenapa?, publik menduga praktek haram ini ada keterlibatan sejumlah oknum pejabat di lingkup Pemkab Gresik. Karena itu, semua pihak baik polisi, inspektorat harus transparan dalam menangani kasus ini. #Abdul M Latif/M7.

3,240 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

No Responses

Tinggalkan Balasan

Dibagikan