Pemerintah Kabupaten Mamuju~Mewujudkan Mamuju yang Maju, Sejahtera dan Ramah

Dokumen Pokir Sitaan Kejati Masih Diteliti Tim Penyidik Tipikor

Dokumen Pokir Sitaan Kejati Masih Diteliti Tim Penyidik Tipikor
karikatur

MAMUJU, MENIT7.Com – Dua pekan  terakhir, publik di provinsi ke 33 ini dihebohkan kasus dugaan  korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulbar, tahun anggaran 2016. Kejati Sulselbar, bahkan telah melakukan penggeledahan di beberapa kantor dan Dinas, seperti Bappeda, Sekertariat Dewan, dan Dinas Pendidikan.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulselbar, Jan Samuel Maringka, SH.MH, terlebih dahaulu menerbitkan Surat Penyidikan (Sprindik).  Nomor.  PRINT-R.4/Fd.1/08/2017,  tanggal 25 Agustus 2017,Untuk memeriksa seluruh Pejabat Esalon II dan IV baik bagian program dan perencanaan begitu juga unsur Kepala Dinas dan perangkap OPD lainnya, serta  semua elemen yang terkait dengan  pokir Pimpinan  dan anggota DPRD Sulbar.

Ihwal pemeriksaan itu, adanya  dugaan kerugian uang Negara ditaksir sekisar Rp150 milliar. dari dana aspirasi seluruh anggota dan pimpinan DPRD Sulbar, melalui pokok-pokok pikiran (Pokir). Anggota  DPRD diduga  ada menerima Fee dari rekananya hingga 20 persen.

Aroma korupsi semakin menyengat, sehingga tim Kejati menggeledah sejumlah  OPD dan  menyita sejumlah dokumen dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dilanjut Sekertariat  Dewan Biro  Keuangan Pemprov. Dokumen terkait APBD tahun 2016 dibawah tim penyidik untuk dipelajari dan diteliti di  Kejati Sulselbar di Makassar.

Informasi dihimpun Menit7.com berbagai sumber, alokasi dana pokok-pokok pikiran (Pokir) media  saja di Sekwan Rp9 milliar sedangkan di  Biro Humas Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Rp6 milliar. Jadi keseluruhan Rp15 milliar.

Melalui Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar, Salahuddin, SH.MH mengatakan tim Kejati mengumpulkan semua dokumen terkait APBD 2016 terkait dana aspirasi oknum DPRD Sulbar. “Yang jelasnya dokumen yang disita Kejati, adalah dokumen menyangkut penanganan kasus APBD 2016 terkait didalamnya dana aspirasi oknum DPRD Sulbar,” kata Salahuddin melalui pesan persnya via WatshAap (WA) ke Menit7.com, Rabu (20/9/2017),

Selanjutnya dokumen tersebut akan dipelajari dan diteliti serta dikajin oleh Tim penyidik Kejati. “Nanti kita liat. Penyidik masih bekerja,” ucapnya.

Sementara itu, salah satu sumber Menit7.com di kantor DPRD Sulbar, mengatakan pada saat penggeledahan  Jumat lalu, ada beberapa dokumen yang disita  penyidik Kejati, anatara lain, dokumen hasil reses, jadwal rapat pleno antara Tim Anggaran Pemerintah  Daerah ( TAPD) Sulbar, dengan DPRD, jadwal  Bamus  DPRD, serta dokumen media yang mendapatkan Pokir. Dan bila dokumen sitaan itu yang dipedomani sudah dapat dipastikan  banyak temuan, karena semua tidak sesuai, ujar sumber yang minta namanya dirahasiakan  (M7 1)

 

932 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

No Responses

Tinggalkan Balasan

Dibagikan