Pemerintah Kabupaten Mamuju~Mewujudkan Mamuju yang Maju, Sejahtera dan Ramah

Dokumen KUA-PPAS APBD-P 2017, Pemkab Mamuju Serahkan ke DPRD

Dokumen KUA-PPAS APBD-P 2017, Pemkab Mamuju Serahkan ke DPRD
Bupati Mamuju, Habsi Wahid menyerahkan Dokumen KUA-PPAS APBD-P 2017, kepada Ketua DPRD Mamuju Suraedah Suhardi. (Foto-Hms)

MAMUJU, MENIT7 – Pada Rapat Paripurna Pengesahan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2016 dan Ranperda Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, Pemerintrah Kabupaten Mamuju juga menyerahkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran -Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), Selasa (29/8).

Dihadapan anggota dewan, Bupati Mamuju, Habsi Wahid memaparkan, adanya perubahan kebijakan umum APBD 2017 disebabkan oleh berbagai hal, pertama yaitu perkembangan  tidak sesuai dengan KUA APBD tahun anggaran 2017 yang berasal dari perubahan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, karena keadaan yang menyebabkan dilakukannya, pergeseran anggaran jenis belanja dan kegiatan dalam OPD. Kemudian juga keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih pada tahun sebelumnya yang harus digunakan pada tahun berjalan.

Hal ini berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Sulbar, atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Mamuju  2016, bahwa Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) tahun anggaran 2016 sebesar Rp2.859.689.282,41,- sementara pada APBD tahun anggaran 2017 sebelum perubahan dianggarkan sebesar Rp35.488.008.498,00,-  sehingga perlu dilakukan perubahan menjadi Rp 2.859.689.282,41,-.

“Silpa tersebut akan digunakan untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja belanja daerah, dan pemenuhan target kinerja program dan kegiatan yang mendasarkan pada pemenuhan target pencapaian dan pemenuhan sasaran pada RPJMD Kabupatenn Mamuju tahun 2016-2021,” terang Habsi Wahid.

Alasan lain, ialah adanya penetapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif  Pimpinan dan anggota DPRD pada tanggal 2 Juli lalu, dimana pemerintah daerah telah menindaklanjuti dengan menyusun  Ranperda-nya.

Adapun rincian KUA-PPAS APBD Perubahan, Kabupaten Mamuju tahun anggaran 2017 berdasarkan pemaparan Bupati Mamuju ialah, Pendapatan Daerah bertambah sebesar 11,81 persen. Penambahan ini diperoleh dari belanja bagi hasil dari provinsi sebagai penyeimbang atas ambang batas devisit yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

Sementara belanja daerah bertambah 9,01 persen, karena adanya utang belanja tahun 2016 yang belum masuk di APBD pokok 2017, juga bantuan keuangan khusus, dari provinsi dan Biaya Operasional Sekolah (BOS) juga pergeseran belanja operasional PAUD.

Kemudian pembiayaan daerah berkurang 1,071 persen dan penerimaan pembiayaan daerah berkurang 1,141  persen. Sementara anggaran pengeluaran pembiayaan daerah tidak terjadi perubahan. (hms/m7)

3,158 kali dilihat, 4 kali dilihat hari ini

34 Responses

Tinggalkan Balasan

Dibagikan