Pemerintah Kabupaten Mamuju~Mewujudkan Mamuju yang Maju, Sejahtera dan Ramah

Dewan Pakar PA GMNI: Pemindahan Ibukota ke Kaltim Harus Perhatikan Beberapa Aspek

Dewan Pakar PA GMNI: Pemindahan Ibukota ke Kaltim Harus Perhatikan Beberapa Aspek

Jakarta, Menit7.com-Ketua Dewan Pakar Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI), Theo L Sambuaga menegaskan komitmen pihaknya mendukung langkah pemerintah melakukan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur (Kaltim).

Dukungan ini, kata Theo, tidak sebatas pernyataan, tetapi Dewan Pakar PA GMNI melakukan kajian melalui dialog atau diskusi publik.

“Diskusi ini wujud dari komitmen kami, Dewan Pakar PA GMNI, yang kuat terhadap gagasan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Komitmen kami bukan karena alasan-alasan teknis, tetapi lebih alasan ideologis historis,” ujar Theo saat membuka diskusi bertajuk “Prospek dan Tantangan Pemindahan Ibu Kota serta Peningkatan dan Pemerataan Ekonomi” di Sekretariat DPP PA GMNI, Jalan Cikini Raya, Jakarta, Kamis (3/10/2019).

Pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim) selayaknya mempertimbangkan Aspek tertentu yaitu, pemerintah harus menyiapkan seluruh Undang-undang (UU) yang diperlukan dan berkaitan dengan persoalan, kedua, pemerintah juga harus memikirkan sebanyak 1,5 juta ASN yang akan dipindahkan.

Tidak lupa juga ASN yang ada di Kaltim harus menjadi prioritas. Ketiga aspek sosial, aspek bisnis “Jangan sampai masuknya investasi yang besar justru melemahkan ekonomi masyarakat lokal” dan aspek teknis pemindahan ibukotanya. Ucap Theo.

Theo juga berharap alumni GMNI juga harus siap memberikan masukan atau dukungan kritis pada proses pemindahan ibukota ini. “Mendukung tapi kritis,” ujarnya.

Diskusi ini menghadirkan Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang PS Brodjonegoro sebagai pembicara utama. Selain itu, hadir juga sebagai narasumber lain, yakni mantan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, Ketua Pokja Ekonomi Dewan Pakar PA GMNI Kristiya Kartika, dan Staf Ahli Menko PMK Prastiyo Malang Yudho
Bambang mengatakan, pihaknya sudah memiliki draf RUU IKN-nya. Rencananya, akhir tahun ini RUU tersebut akan diserahkan ke DPR untuk segera dibahas bersama. “Draf RUU ini (IKN) akan akan kita serahkan pada akhir tahun ini,” tandas Bambang P.S. Brodjonegoro.

UU IKN, kata Bambang, akan menjadi dasar hukum bagi pembentukkan badan otoritas bagi IKN. Badan ini akan bertugas mengawal pembangunan IKN sampai akhirnya pemindahan dilakukan. “Dengan adanya UU IKN maka badan otoritas akan bekerja maksimal dan memiliki kepastian hukum,” ungkap Bambang P.S. Brodjonegoro.

Dalam timeline pelaksanaan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur, Bappenas telah merancang tahapan-tahapannya. Sampai tahun 2019, diagendakan penyusunan dan penyelesaian kajian. Pada tahun 2020 sudah disiapkan regulasi dan kelembagaan, penyusunan master plan kota serta pelaksanaan teknis kawasan.(tim)

2,116 kali dilihat, 5 kali dilihat hari ini

No Responses

Tinggalkan Balasan

Dibagikan