Pemerintah Kabupaten Mamuju~Mewujudkan Mamuju yang Maju, Sejahtera dan Ramah

Dana Desa, Sudah Gurem di Keroyok Lagi

Dana Desa, Sudah Gurem di Keroyok Lagi

OPINI – Hajar dulu urusan belakangan. Inilah yang dilakukan pemerintah ketika menggelontorkan puluhan triliun rupiah ke desa-desa di seantero negeri. Dasar pemikirannya, tentu saja kalau sebuah desa dibanjiri uang kontan, rakyatnya akan makin makmur.

Agar lebih meyakinkan, para menteri ekonomi, khususnya pertanian, suka membual bahwa pertanian adalah tulang punggung perekonomian nasional. Plus janji bahwa mereka akan meningkatkan kemakmuran dan kemandirian masyarakat desa sebagai tulang punggung pertanian.

Salah satu bualan paling populer adalah menjadikan para petani bankable  dan memangkas jalur distribusi agar tidak tergantung pada tengkulak. Agar lebih dramatis, beberapa waktu lalu Menteri Pertanian Amran Sulaiman menggerebek sebuah pabrik beras.

Penggrebekan itu, menurut Amran, untuk menghabisi permainan curang para pedagang yang merugikan petani. Lucunya, Amran mengaku yang membuat dirinya berang adalah kenyataan bahwa pemilik pabrik tersebut membeli beras dari petani dengan harga lebih tinggi dari yang ditetapkan oleh pemerintah.

Lebih lucu lagi, sejak 1 September lalu, pemerintah memberlakukan harga eceran tertinggi (HET) untuk beras medium dan premium!

Maka jangan heran kalau para tengkulak beras menekan petani agar menjual beras dengan harga lebih murah sesuai ketentuan pemerintah di atas. Para petani pun cuma bisa mengangguk karena hidup-mati mereka sangat tergantung pada tengkulak sebagai penyandang dana operasional, sekaligus pembeli hasil panen.

Bagi para petani, janji para menteri pertanian untuk menjadikan mereka bankable ibarat bualan rutin. Suguhan pemberitaan kisah sukses kredit usaha rakyat (KUR) dalam memakmurkan petani, hanya tampak indah di layar TV.

Lihat saja, bahkan Menko Perekonomian mengakui mayoritas KUR jatuh ke tangan pedagang. Alasannya, perbankan enggan ambil risiko karena para petani umumnya terlalu miskin untuk memberikan agunan yang memadai.

Bahkan tahun ini, dari Rp110 triliun KUR yang akan disalurkan, pemerintah hanya berani memasang target 40 persen untuk petani. Persentase ini memang tampak hebat dibandingkan tahun lalu yang hanya 22 persen.

Namun, bisa jadi, target tersebut hanya menyenangkan para petani berduit. Maklumlah, kepemilikan lahan para petani rata-rata hanya 0,36 hektar.

Maka tak mengherankan kalau Maret lalu BPS mengungkapkan bahwa angka kemiskinan di pedesaan bertambah. Sungguh ironis karena tahun lalu saja pemerintah menebar lebih Rp760 trilliun rupiah ke daerah. Rp60 triliun di antaranya ditebar ke 72 ribu desa. Maka, secara rata rata satu desa memperoleh Rp800 juta.

Dari laporan KPK tersurat bahwa penggelontoran uang secara besar-besaran ke pedesaan dilakukan secara sembarangan, dan mengecilkan kenyataan bahwa para pencoleng uang rakyat bertebaran di pelosok desa.

Hal ini tercermin dari peringatan KPK dimana telah masuk 362 laporan tentang penyalahgunaan dana desa, dan operasi tangkap tangan kasus penyalahgunaan dana desa di Pamekasan.

Akhirul kata, petani saat ini ibarat petinju kelas bulu yang dikeroyok dan dihajar  beramai-ramai oleh lawan-lawannya  dari kelas lebih berat. Bayangkan, perbankan ogah menyentuh mereka karena mayoritas berstatus gurem; dengan HET,  pemerintah memberi peluang kepada tengkulak untuk menekan petani; dan para pencoleng uang rakyat tetap rakus menggerogoti dana desa karena sistem pengawasan dan pengelolaan dana desa sangat lemah. (***)

Salam Redaksi

3,132 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

30 Responses

Tinggalkan Balasan

Dibagikan