Pemerintah Kabupaten Mamuju~Mewujudkan Mamuju yang Maju, Sejahtera dan Ramah

Dana Belum Cair, LSM KIPFA Desak BPKP Audit ADD  Sidrap

Dana Belum Cair, LSM KIPFA Desak BPKP Audit ADD  Sidrap
Jufri SIP Kepala Desa Ajubissue Kabupaten Sidrap ADD belum cair 100 persen

Sidrap,menit.com- Sebanyak 60 desa di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, terhambat pencairan Anggaran Dana Desa (ADD).Namun anehnya ada sejumlah desa cair 100 persen.Itu diungakapkan sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di daerah lumbung beras itu.

Terkait itu, maka Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kelompok Independen Pencari Fakta Republik Indonesia (KIPFA RI) meminta Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI segera mengaudit Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemkab Sidrap tahun 2017. Sebab ada laporan 60 desa belum menerima penuh alokasi dana desa (ADD) 2017.

Mattau Kulattang, Ketua Umum LSM KIPFA mengatakan, dari hasil investigasi yang dilakukan di Kab. Sidrap, pada umumnya desa belum menerima penuh alokasi ADD mereka utk tahun anggaran 2017. Jumlahnya bervariasi mulai dari Rp 200 juta hingga Rp 700 juta per desa.

“Padahal berdasarkan aturan dana ADD tahun 2017 sudah harus dicairkan dan dipertanggungjawabkan per 31 Desember 2017,” ujarnya.

Dari temuan dan fakta tersebut, kata dia, diduga terjadi penyalahgunaan alokasi anggaran.”Khan peruntukan dana ADD 2017 sudah jelas dan dianggarkan. Jadi kalau tidak sampai ke Desa berarti perlu diselidiki kemana dana tersebut di alokasikan,”tandasnya.

Mattau Kulattang, Ketua Umum LSM KIPFA , Mendesak BPKP Audit ADD Sidrap

Mattau meminta, pihak berwenang dalam hal ini BPKP Sulsel segera menindak lanjuti hal tersebut dengan mengaudit LPKP Kabupaten Sidrap 2017.

Sementara itu Jufri, SIP kepala Desa Ajubissue membenarkan bila mayoritas Desa di Kabupaten Sidrap belum menerima penuh ADD mereka untuk tahun anggaran 2017. Diperkirakan total dana yang belum dibayarkan mencapai Rp34 miliar lebih.

“ADD desa kami tahun 2017 sekitar 900 juta. Masih ada Rp270 juta yang belum dicairkan Pemkab ke desa kami,” ujarnya.

Kata Jufri, akibat ADD belum dicairkan 100 persen itu, membuat sejumlah program infrastruktur yang sudah ditetapkan berjalan ditempat.

Dia menambahkan berbagai upaya sudah dilakukan termasuk menemui kepala BPKD dan ketua DPRD Sidrap.
“Ya mereka mencarikan solusi dan menjanjikan akan merealisasikan pembayaran dengan menyesuaikan kondisi keuangan,” ujarnya.

Ia mengatakan selaku kepala desa dirinya meminta agar dana ADD 2017 dan 2018 segera dicairkan 100 persen.

Sumber lain, menambahkan bila tidak segera dicairkan akan ada aksi yang dilakukan penyelenggara pemerintahan desa termasuk melakukan demo dan melaporkan hal ini hingga ke pusat.

Berdasarkan pemantauan di lapangan delapan desa yang sudah menerima ADD 2017 secara penuh antara lain Desa Ciro Ciroe, Desa Sereang, Desa Carawali dan Desa Polewali. Namun, beredar kabar delapan desa tersebut.( haludin/Menit7

1,008 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

No Responses

Tinggalkan Balasan

Dibagikan