Pemerintah Kabupaten Mamuju~Mewujudkan Mamuju yang Maju, Sejahtera dan Ramah

Copot 5 Jaksa Nakal, Kajati: Paling Enak Berantas Korupsi di Kaltim

Copot 5 Jaksa Nakal, Kajati: Paling Enak Berantas Korupsi di Kaltim

SAMARINDA, MENIT7.com  – Sudah lebih setahun Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur dipimpin Fadil Zumhana.Pria yang pernah menjabat Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung ini disebut-sebut sosok yang ‘lurus’ dan tidak pilih kasih dalam menegakan hukum.

Selama menjabat Kajati Kaltim, lembaga yang dipimpinnya telah berhasil menangani sejumlah perkara korupsi.

Tak tanggung-tanggung uang kerugian negara yang terselamatkan mencapai Rp13 miliar.

Beberapa kasus dugaan korupsi yang menyita perhatian publik di Kaltim, di antaranya  kasus proyek penangkal ombak Pantai Beras Basah di Botang.

Ada 11 tersangka dijebloskan ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Sempaja.

Ada juga oknum pejabat di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kaltim, dan kontraktor (pengawas dan konsultan) terseret kasus dugaan korupsi proyek.

Perkara itu kini sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Samarinda.

Dari perkara tersebut, Kejati Kaltim berhasil menyelamatkan kerugian negara Rp1 miliar lebih dari total kerugian negara Rp9 miliaran.

“Kerugian negara yang diselamatkan sebanyak Rp13 miliar. Itu dari Kejati Kaltim dan Kejari di Kaltim dan Kaltara selama 2017,” ungkap Fadil didampingi Wakil Kajati Kaltim M Yusuf. di Gedung Kejati, Jalan Bung Tomo, Samarinda, belum lama ini.

Dari total uang kerugian negara yang berhasil diselamatkan Rp13 miliar, khusus Kejati Kaltim menyumbangkan Rp 5 miliaran. Jumlah berkas perkara yang ditangani sebanyak 17 perkara.

Sejak menginjakkan kakinya di Bumi Etam, Fadil sudah menyatakan targetnya untuk menyelamatkan uang dari hasil kerugian negara. Untuk penyelamatan kerugian negara di Kejari Samarinda, informasi yang dihimpun, ada Rp3 miliar lebih dari lima perkara tunggakan (Proyek SPAM, dana kerjasama di Fakultas Kehutanan dan Polder Gang Indra).

Sementara untuk perkara baru yang berhasil diselesaikan Kejari Samarinda sekitar dua perkara.

Pelaksana Tugas Kasi Intelijen Kejari Samarinda Subhan mengatakan, untuk jumlah perkara tahun selama sudah diserahkan ke Kejati Kaltim. Tidak hanya soal penanganan perkara korupsi di Kaltim, sebagai orang nomor 1 di lingkungan Kejati Kaltim, Fadil mewanti-wanti kepada para jaksa untuk melaksanakan tugasnya sesuai aturan berlaku.

Dia minta jaksa tidak bermain-main dengan perkara. Maka akibatnya akan ditanggung sendiri.

Alhasil selama memimpin di Kejati Kaltim, seluruh tunggakan perkara korupsi yang belum tuntas, kini sudah dalam proses persidangan.

Jika para tersangka merasa digantung statusnya oleh perkara korupsi, kini sudah berjalan.

Misalnya, tunggakan perkara korupsi di Kejari Samarinda, kini para tersangkanya sedang menjalani proses sidang. Dan semua para tersangkanya dijebloskan ke Rutan Sempaja.Untuk penyelidikan perkara tindak pidana umum dan korupsi ada batas waktu.

“Kalau ada perkara yang belum selesai, ada perpanjangan waktu untuk pendalaman. Tapi tidak menjadi tunggakan,” tegasnya.

Selama menjabat di Kaltim dan menangani perkara korupsi, Fadil menilai selama 2017 tidak ada kendala.

Menurut dia, kendala itu muncul karena dirasakan oleh jaksa saat menangani perkara. Selama di Kaltim, ia tidak menemui kendala untuk memberantas korupsi.

“Kalau di Kaltim paling enak diberantas (korupsi). Orang dalamnya (Jaksa) juga diberantas (kalau salah),” ucap Fadil, sambil tertawa.

5 Jaksa Dicopot

Tidak hanya tegas menangani perkara korupsi, di internal pun Fadil tak kalah galaknya. Untuk menangani perkara disiplin Jaksa, tercatat sudah empat jaksa yang dicopot.

Di antaranya, Budi Setyadi yang pernah menjabat Kajari Bontang, dicopot karena dugaan menerima Imbalan Rp250 juta dalam menangani perkara dana hibah KONI Bontang 2015 senilai Rp 5,6 miliar.

Sedangkan tiga jaksa lagi yakni para petinggi Kejari Samarinda. Ketiganya yakni Kajari Samarinda Retno Harjantari Iriana, Kasi Pidana Khusus Darwis Burhansyah dan Kasi Intelijen Bramantyo.

Ketiganya sudah dicopot dari jabatan dan menjadi jaksa fungsional, berdasarkan surat perintah Kajati Kaltim.

Terakhir, belum lama ini Asisten Pidana Khusus Kejati Kaltim, yang dijabat Tatang Agus Volleyantoro, juga menjadi bagian daftar jaksa yang terseret dugaan pelanggaran kedisiplinan.

Dugaan pelanggaran kedisiplinan yang dilanggar Tatang, yakni disebut-sebut oleh pelapor melakukan (dugaan) penipuan dengan meminta imbalan Rp150 juta melalui terdakwa Udin Mulyono, agar diringankan tuntutannya dalam perkara dana hibah KONI Bontang 2015.

Setelah mengklarifikasi beberapa pihak, Kejati Kaltim langsung mengeluarkan surat perintah Kajati Kaltim Nomor : PRINT-242/Q.4.1/Cp.3/12/2017. Surat ditandatangani Wakil Kajati M Yusuf tanggal 8 Desember 2017.

Dalam surat perintah itu, dilandasi dasar hukum UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Peraturan Jaksa Agung RI No : PER-006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang organisasi dan tata kerja Kejaksaan RI.

Sebelum keluarnya surat perintah pencopotan jabatan Aspidsus Kejati Kaltim, Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim telah mengeluarkan surat perintah untuk menelaah laporan pengaduan bernomor : Prin-032/Q.4/Hpt.3/12/2017 tanggal 6 Desember 2017 berdasarkan telaah (WAS-1) dari Asisten Pengawasan Kejati Kaltim adanya laporan pengaduan dari surat Dewan Pengurus Daerah PHM Kaltim.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kedinasan pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Kaltim dipandang perlu menunjuk Plt Asisten Tindak Pidana Khusus pada Kejati Kaltim.

Pelaksana Tugas Aspidsus Kejati Kaltim, memerintahkan Sunarto, SH MH Jaksa Utama Muda (IV/c), disamping tugas pokoknya menjabat Asisten Tindak Pidana Umum.

Jabatan Suroto sebagai Plt Aspidsus Kejati Kaltim, sampai dengan dikeluarkannya hasil pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. #Bud/Trbn/M7.

3,497 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

No Responses

Tinggalkan Balasan

Dibagikan