Pemerintah Kabupaten Mamuju~Mewujudkan Mamuju yang Maju, Sejahtera dan Ramah

Cegah Money Politik, Bawaslu Teken MoU

Cegah Money Politik, Bawaslu Teken MoU

TANJUNG SELOR, MENIT7.Com – Untuk mencegah terjadinya persoalan money politik dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2018, Pemilu nasional 2019, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mendorong keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pilkada, Pemilu Legislatif dan Pelpres 2019. Demikian diungkapkan Ketua Bawaslu RI Abhan, SH. Usai melakukan Launcing Pusat Pengawasan Partisipatif di Kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara, Rabu pagi (18/10/2017) di Tanjung Selor.

Dikatakan, melihat tantangan pemilu nasional kedepan sangat berat, apalagi masih menggunakan sistem proporsional terbuka, sehingga kompetisi antar calon legislator dan antar partai politik sangat ketat.

“Kami sangat mengharapkan partisipasi publik untuk bersama-sama bagaimana mewujudkan demokrasi ini lebih bagus. Karenanya, diperlukan aikap berani dari masyarakat untuk mengkapanyekan gerakan anti mani politik,” ujar Abhan.

Dikatakan, upaya untuk mendorong keberanian masyarakat menyampaikan laporannya kepada pengawas pemilu, baik ditingkat Panwascam, Panwas, dan Bawaslu, pihaknya akan melakukan MoU dengan Lembaga Perlindungan Saksi (LPS), sebagai tidak lanjut MoU yang sudah pernah dilakukan sebelumnya dengan Bawaslu RI. Dengan demikian diharapkan nantinya kerjasama ini juga dilakukan hingga Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

“Setelah Bawaslu RI melakukan MoU, secara berkelanjutan juga nantinya akan diteruskan sampai tingkat bawa seperti Bawaslu di tingkat provinsi dan Panwas di tingkat Kabupaten/ Kota. Jadi MoU ini nantinya bukan hanya dilakukan di pusat tapi juga ketingkat lembaga dibawanya,” ungkapnya.

Terkait anggaran pengawasan Pilkada Kota Tarakan 2018 yang sangat minim, hanya sebesar Rp2,6 miliar.

Menurut Abhan, anggaran tersebut dinilai sangat minim. Karenanya, ia berharap Pemkot Tarakan segera merealisasikan NPHD Panwas Tarakan jangan sampai terhambat. Alasannya, apabila tidak segera difasilitasi untuk dicairka, akibatnya akan mempengaruhi proses tahapan Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Tarakan 2018.

“Anggaran yang kami ajukan adalah jumlah yang rasional, dan kami tidak menuntut jumlah yang besar tetapi proporsional sesuai dengan kebutuhan, kalo kami merasionalisasi lagi honor Panwas dan Panwascam itu saja sudah sangat minim,” pungkasnya.

Lanjut, Abhan, keinginan Panwas Tarakan untuk menambah anggaran pengawasan Pilkada serentak Walikota dan Wakil Walikota 2018 pihaknya, akan menyampaikan dalam pertemuan 23 Oktober mendatang kepada Kemendagri RI untuk segera menyampaikan kepada Pemerintah Kota Tarakan terkait masalah minimnya anggaran tersebut.

“Ini sudah menjadi kewajiban Pemkot Tarakan untuk memfasilitasi kepada KPU dan Panwas Kota, sesuai amanat Undang-undang sebab keduanya adalah penyelenggara Pilkada, bukan hanya KPU yang difasilitasi,” ujarnya kepada para awak media di daerah ini.#Agustian Arsyad/M7.

2,352 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

No Responses

Tinggalkan Balasan

Dibagikan