Pemerintah Kabupaten Mamuju~Mewujudkan Mamuju yang Maju, Sejahtera dan Ramah

BPK Tak Boleh Ikut Jadi Pelaksana ADD

BPK Tak Boleh Ikut Jadi Pelaksana ADD

SAMARINDA,MENIT7 – Dalam penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) perlu adanya pemahaman yang baik dan komitmen dari seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengimplementasikan tujuh asas.

”Tujuh asas tersebut, di antaranya asas tertib penyelenggaraan negara dan asas akuntabilitas,” ujar Wakil Bupati (Wabup) Kutai Barat (Kubar) Edyanto Arkan.

Edyanto menegaskan hal itu pada pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Petinggi dan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) se-Kabupaten Kubar di Balai Agung Aji Tulur Jejangkat Kantor Bupati baru-baru ini.

Selanjutnya, Wabup Edyanto menyebutkan bahwa perencanaan yang muncul dalam kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan kebutuhan pokok dalam masyarakat desa.

“Pemerintah tidak ingin lagi mendengar dalam menyusun perencanaan pembangunan di desa, hanya kebutuhan pribadi saja yang muncul. Ingat, harus kebutuhan masyarakat atau desa yang menjadi prioritas utama,” tegasnya.

Untuk itu, peran BPK sebagai wakil masyarakat harus memberikan warna dan menutupi semua kebutuhan masyarakat kampung atau desa.

“Ingat, BPK tidak boleh sebagai pelaksana dari kegiatan di kampungnya,” tegasnya.

Sedangkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kubar Faustinus Syaidirahman mengatakan, rakor tersebut dilaksanakan untuk menyinergikan kebijakan atau program kerja pemerintah kampung serta memperkuat fungsi koordinasi antara kampung dan Pemkab Kubar.

“Selain itu, sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah pusat yang termasuk dalam nawacita atau sembilan program prioritas Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Salah satunya adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan,” ujarnya.

Terkait program yang ditunjukkan ke desa/kampung, kampung diberi anggaran yang sangat besar sehingga perlu adanya penanganan serius dari kampung untuk pengelolaan keuangan tersebut.

“Dimulai perencanaan, penganggaran, pengajuan, pelaksanaan kegiatan pembangunan hingga pertanggungjawaban,” terangnya. (Abdul/M7)

2,680 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

No Responses

Tinggalkan Balasan

Dibagikan