Pemerintah Kabupaten Mamuju~Mewujudkan Mamuju yang Maju, Sejahtera dan Ramah

Belum Setahun, 25 Polemik Warnai Kepemimpinan ABM-Enny

Belum Setahun, 25 Polemik Warnai Kepemimpinan ABM-Enny

MAMUJU, MENIT7.com – Sejak Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), melantik Ali Baal Masdar dan Enny Anggraeni Anwar (ABM-Enny) sebagai gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) pada 10 Mei 2017, beragam polemik ikut mewarnai perjalanan roda pemerintahan pasangan yang menuai hasil menang tipis dari rivalnya Dr. H. Suhardi Duka-Kalma Katta (SDK-Kalma dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 15 Februari 2016 yang lalu.

Beragam Polemik maupun peristiwa yang terjadi sepanjang kepemimpinan pasangan ABM-Enny ini berhasil kami abadikan untuk kemudian dirangkum dalam bentuk catatan dan kado “indah” yang dipersembahkan kepada jutaan rakyat Sulbar, berdasarkan ulasan www.mediasulbar.co.id sepanjang tahun 2017 ini diantaranya:

1. Polemik Pembentukan Tim Sembilan dengan melibatkan tim pakar dan tim ahli dari berbagai kalangan akademisi untuk menyusun konsep postur RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Pemprov Sulbar periode 2017-2022.

Pada tanggal 28 Juli 2017, tim pakar dan tim ahli berembuk untuk menyusun konsep RPJMD Pemprov Sulbar. Sayangnya, pasangan ABM-Enny dengan tagline melanjutkan pembangunan yang telah dirintis selama 10 tahun oleh gubernur devinitif pertama di Sulbar,Anwar Adnan Saleh, rupanya tak melibatkan mantan gubernur Sulbar ini.

Sontak saja, fakta ini menuai reaksi publik. Ada yang pro dan ada yang kontra dikalangan masyarakat. Bahkan ada yang menyesalkan kebijakan gubernur ABM yang tidak menempatkan sosok AAS dari bagian tim sembilan itu.

Sosok AAS selaku peletak dasar pembangunan sejatinya masuk dalam tim penyusun konsep RPJMD ini. Apalagi, pak AAS merupkan suami dari wakil gubernur Sulbar yang memang memahami betul perjalanan pembangunan di daerah yang dibangun dari kilometer nol hingga beliau diberi gelar AAS “Bapak Pembangunan Sulbar”.

Kematangan AAS mendatangkan anggaran dari pusat tak bisa dibantahkan lagi. Betapa tidak, dalam hitungan 10 tahun meminpin daerahnya, beliau telah berhasil melampaui ekspektasi capaian pembangunan duberbagai sektor mulai dari daerah Paku Kabupaten Polman hingga ke ujung utara Suremana Kabupaten Mamuju Utara.

Pembangunan Infrastruktur jalan, jembatan, gedung perkantoran pemrintah, irigasi, bantuan nelayan, alat pertanian dan beragam program lainnya ikut meningkatkan ekonomi masyarakat serta mampu menekan tingkat pengangguran. Pembangunan monumental yang terakhir dipersembahkan sosok AAS diakhir masa jabanyya adalah membangun jalan Alteri sepanjang lima kilometer menyisir pantai Mamuju menuju kantor pusat pemerintahan yang ada di Rangas, Sulbar.

Sayangnya, proyek arteri yang sebelumnya telah masuk dalam buku biru Bappenas ini rupanya tahun 2018 ini tak akan berlanjut setelah Bappeda Sulbar mempertanyakan ke pemerintah pusat melalui Bappenas terkait keberlanjutan akses jalan itu.
Entah apa yang menjadi pemicu tertundanya proyek jalan arteri ini. Apakah gubernur sekarang ini tak mampu meyakinkan pemerintah pusat untuk mendapatkan anggaran? atau karena ada alasan lain.

2. Polemik Penamaan Bandara Udara Tampapadang

Tepat Pada tanggal 15 Mei 2017, gubernur Sulbar Ali Baal Masdar dalam acara lepas sambut dan acara ramah tamah gubernur terpilih, langsung membahas penamaan bandara udara Tampadang. Hal itu disampaikan ABM dalam sambutannya pada acara yang berlangsung di D Maleo Hotel Mamuju saat itu.

Gubernur menginginkan agar nama pahlawan nasional asal Sulbar dilekatkan namanya pada bandara udara Tampapadang. Wacana itu tidak berjalan mulus karena banyaknya protes dari masyarakat agar pemberian nama itu diawali melalui seminar dan bahkan ada yang berpendapat agar nama bandara itu mengambil dari sosok pejuang asal Mamuju seperti Ahmad Kirang maupun Punggawa Malolo. Saat ini nama bandara itu masih melekatkan nama kampung yakni Tampapadang Mamuju. Entah nama sispa yang akan melekat pada fasilitas bandara udara yang ada di ibukota pemerintahan Sulbar ini.

3. Polemik Penggantian Kepala ULP Sulbar

Setelah polemik penamaan bandara udara, terjadi lagi polemik penggantian kepala ULP Sulbar dengan alasan promosi jabatan.

Tepat pada tanggal 3 Juli 2017, aksi unjukrasa dari Aliansi Pemuda Pemerhati Birokrasi (APPB) kembali terjadi dampak kebijakan gubernur yang melakukan peggantian Kepala ULP Sulbar pada 13 Juni 2017.

Massa aksi merasa bahwa kebijakan gubernur telah melanggar Permendagri nomor 73 Tahun 2016 tentang pendelegasian wewenang penandatangan persetujuan untuk melakukan penggantian pejabat di lingkungan pemerintahan daerah. Sang gubernur pun menganggap penggantian ULP ini adalah bagian dari promosi jabatan walaupun ada riak yang menganggap bahwa penggantian itu jelas melanggar permendagri.

4. Polemik pidato gubernur Sulbar pada acara puncak upacara peringatan HUT Sulbar ke 13 tahun 2017.

Tepat pada tanggal 22 September 2017 kembali dilaksanakan upacara peringatan HUT Sulbar. Meski konsep pidatonya telah tersedia, namun gubernur Ali Baal Masdar dihadapan tamu nasional dan ratusan undangan lainnya saat itu justeru malah lupa memberi penghormatan kepada sosok Anwar Adnan Saleh (AAS) selaku gubernur dua periode yang dipilih oleh rakyat Sulbar pada dua pilkada sebelumnya.

Penghormatan kepada sosok AAS memang tidak wajib dilakukan, namun sebaiknya ABM tidak lupa memberi penghormatan atas dedikasi pak AAS yang telah bersusah payah membangun daerah Sulbar sejak resmi menjadi Daerah Otonom Baru (DOB) di tahun 2014 silam. Apalagi, di daerah Mandar ini lebih kental dengan budaya “Sipakalabi” saling menghargai dan itu tersirat dalam lagu yang dipopulerkan ABM sendiri dengan tajuk “Mesa Kanne” yang diciptakan seniman Mandar, Suparman Sopu.
Dalam lirik lagu ini menceritakan Bersatu Dalam Kebenaran dan Keadilan Adalah Prinsip Hidup di Tanah Mandar. Di Pitu Ulunna Salu dan Pitu Ba’bana Binanga Bersama Menjalankan Sunnatullah…

Jika syair lagu ini melekat dalam hati kita, maka tak ada satupun yang akan melupakan orang-orang yang pernah berjuang dan akan tetap memberi penghargaan kepada siapa saja yang ada di tanah Mandar ini. Coba kita liat syair lagu Mesa Kanne yang menceritakan prinsip kehidupan masyarakat Mandar. Keculai jika syair lagu ini dianggap hanya lagu yang tidak perlu dimaknai.

Berikut syair Lagu “Mesa Kanne”

Mettugalangan Diatonganan, Makke’deang Ala Puang…..
Dilita Mandar, Lita Diarioi…..
Dipitu Ba’bana Binanga, Dipitu Ulunna Salu….
Siama-Ama, Mesa Kannei Tau….

Picoai Pikkedeta’, Disesena Atonganan….
Mappapeko Pulo Sodzo, Mapparoro Pulu Pae….
Pakala’bi Totonda Dzai’ Pakarayai Sipatutta
Asayanggi Totondo Naung…

Kejadian ini sempat menjadi perbincangan hangat oleh tamu undangan lainnya. Namun, AAS kala itu hanya bisa menanggapi secara dingin walaupun gestur para tamu saat itu turut merasakan kekecewaan yang begitu dalam.
Semoga ABM yang lupa menyebut penghormatan kepada sosok AAS benar-benar lupa atau diluar kesengajaan walaupun kala itu pak ABM pun menyampaikan hal itu bukanlah hal yang disengaja.

5. Penghapusan Program Pokok Pikiran DPRD Sulbar

Sebelum dilantik, gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar jauh sebelumnya telah berencana untuk menghapus program pokok pikiran (Pokir) DPRD Sulbar. Wacana penghapusan itu nyata bergelinding ketika ABM resmi menjabat gubernur sehingga DPRD selaku mitra strategis pemerintah kehilangan akal untuk mewujudkan program usulan dari daerah pemilihan mereka ketika melakukan reses. Kegelisahan itu bukan hanya dirasakan para legislator Sulbar, namun juga banyak petani, nelayan maupun pelaku usaha kecil turut kecewa karena tak dapat lagi mengajukan usulannya ke DPRD Sulbar.

Bahkan pada tanggal 30 Juni 2017, kala itu, Andi Mappangarra selaku ketua DPRD Sulbar sempat menyampaikan pandangannya terkait program aspirasi masyarakat yang ia perjuangkan setiap tahunnya.

Politisi demokrat ini menyampaikan, program aspirasi masyarakat telah dibenarkan berdasrkan Perintah undang-undang No 17 tahun 2014 tentang MD3, terutama sumpah janji anggota DPRD provinsi yang memperjuangkan aspirasi rakyat, tertuang didalamnya mengatakan saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang ia wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Republik Indonesia.

6. Polemik PAW Politisi Gerindra, Haris-Munandar yang dihadiri ABM melalui rapat Badan Musyawarah (Bamus) di DPRD Sulbar.

Rapat Badan Musyawarah yang digelar secara mendadak diruangan wakil Ketua DPRD Sulbar, Harun pada tanggal 8 Agustus 2017, turut menyisakan persoalan.Sejumlah DPRD Sulbar menilai pimpinan DPRD ini senagaja memaksakan kesepakatan di forum Bamus dengan agenda utama proses PAW wakil ketua DPRD Sulbar, Munandar Wijaya.

Selain Rapat Bamus dadakan, para anggota DPRD pun kala itu mempertanyakan keberadaan gubernur ABM dalam forum rapat Bamus sebelumnya sehingga rapat paripurna yang dipimpin wakil ketua DPRD Sulbar, Harun berakhir ricuh setelah politisi partai Demokrat, Syamsul Samad mengamuk di ruang sidang paripurna.

7. Polemik Dua Anggota Satpol PP Sulbar Diamuk Massa

Tidak berselang lama dari kasus ricuhnya rapat paripurna DPRD Sukbar, kembali kita disugukan aksi prontal yang dilakukan para demonstran yang diduga loyalis wakil ketua DPRD Sulbar, Munandar Wijaya.
Kaka itu, dua anggota Satpol PP Sulbar yang diketahui bersaudara kembar, Fauzi dan Fauzan babak belur setelah berusaha meredam amukan massa yang merasa kecewa karena tak satupun anggota DPRD Sulbar masuk kantor pada tanggal 11 Agustus 2017.

Kasus ini pun berlanjut di kepolisian setelah pejabat yang ada di Satpol PP melaporkan terjadinya kasus tindakpidana yang dilakukan oleh massa aksi. Beberapa orang yang menjadi aktor yang melakukan aksi pemukulan pun akhirnya ditangkap oleh kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

8. Polemik Dugaan Pupuk Palsu oleh Dinas Pertanian Sulbar

Tepat pada hari Jumat, 13 Oktober 2017, puluhan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa dengan cara menghamburkan puluhan karung pupuk subsidi jenis pupuk NPK yang diduga palsu di depan kantor Gubernur Sulawesi Barat.

Kericuhan dipicu lantaran kepala Dinas Pertanian Sulbar yang tak tahan emosi dikritik mahasiswa, melemparkan karung kosong ke arah mahasiswa hingga memicu emosi para pengunjuk rasa.

Massa sempat terlibat aksi saling dorong dengan petugas Satpol PP dan polisi. Aksi kericuhan tersebut baru mereda setelah Kasatpol PP menemui massa aksi.

Dalam tuntutannya, massa aksi meminta kepada gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar agar melakukan evaluasi total mekanisme penyaluran pupuk subsidi agar tidak merugikan petani dan menjadi ajang penipuan petani.

9. Polemik rencana gubernur Sulbar, ABM terbitkan PAW empat anggota DPRD Sulbar yang ditetapkan tersangka oleh Kejati Sulselbar

Setelah melalui proses penyidikan, empat pimpinan DPRD Sulbar ditetapkan tersangka. Disalah satu media harian terbitan Makassar, gubernur ABM menyampaikan pendapatnya terkait persoalan ini dan bahkan akan melakukan proses PAW terhadap pimpinan DPRD agar tidak terjadi staganasi yang bisa mengganggu roda pemerintahan. Sontak saja isu ini menjadi perbincangan karena jelas tak ada kewenangan gubernur untuk melakukan proses PAW terhadap empat pimpinan DPRD ini.

10. Polemik Pimpinan Media Massa dengan Biro Humas Pemprov Sulbar

Anggaran publikasi media yang disediakan melalui Anggaran pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 pada Biro Humas dan protokoler Sekretariat Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat “lenyap”.

Proses mediasi diruangan sekretaris provinsi Sulbar akhirnya ricuh setelah kepala Biro Humas dan Protokoler, Eman Hermawan bersikukuh untuk tidak melanjutkan kontrak kerjasama media.

11. Polemik gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar yang salah dalam membaca urutan Sila Pancasila pada Hari Sumpah Pemuda

Video Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar salah membaca teks Pancasila pada upacara peringatan Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2017, beredar luas di sejumlah media sosial, seperti Facebook, Instagram, dan grup WhatsApp.

Sejumlah warganet membela gubernur dan menganggap hal tersebut manusiawi. Sebagian lain mencibir dan menganggap hal tersebut tidak wajar. Bahkan, ada yang berkelakar bahwa Gubernur Sulbar tidak layak mendapat hadiah sepeda dari Presiden Joko Widodo.

Dalam video berdurasi 40 menit itu, mantan Bupati Polewali Mandar dua periode itu tampak melakukan kesalahan dalam membaca teks Pancasila.

Sila kedua, misalnya, yang isinya “kemanusiaan yang adil dan beradab” tertukar dengan sila kelima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Anehnya, kekeliruan ini dibiarkan ratusan peserta upacara yang juga dihadiri sederet pejabat di lingkup Pemprov Sulbar. Para peserta tampak mengikuti pembacaan teks Pancasila yang urutannya keliru itu.

12. Polemik Klarifikasi kesalahan membaca teks Pancasila pada kegiatan Dialog Kebangsaan yang digelar PMII.

Lagi-lagi gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar setelah melakukan klarifikasi kesalahan membaca teks sila Pancasila dihadapan ratusan mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) pada acara dialog kebangsaan yang berlangsung di gedung Gadis Polman.

Klarifikasi itu rupanya bukan menjadi solusi, tetapi hal ini malah menjadi pintu masuk dan malah menjadi isu seksi dan menarik bagi media nasional seperti Kompas.com yang saat itu langsung memuat head line judul berita “Gubernur Sulbar Usulkan Rombak Sila Pancasila”.

Isu klarifikasi Pancasila malah mempertegaskan bahwa gubernur ABM memang terobsesi mengutak atik sila pancasila dengan dalil banyaknya aksi terorisme, radikalisme dan kekerasan lainnya.

13. Polemik Demo Pancasila di Mabes Polri oleh Ormas Pemuda Pancasila

Setelah ramai menjadi sorotan media lokal dan nasional terkait isu ingin merombak sila Pancasila, pada tanggal 30 September 2017, Lembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukum Pemuda Pancasila (LPPH PP) Sulawesi Selatan, melaporkan Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar, ke Bareskrim Polri. Dia dilaporkan atas dugaan penghinaan terhadap Pancasila sela Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2017 di Mamuju.

Ketua OKK LPPH PP Sulsel, Andi Ifal Anwar, berpendapat bahwa sampai sekarang Gubernur Ali belum menyampaikan klarifikasi untuk meminta maaf. “Bahkan, Gubernur menyosialisasikan untuk mengubah naskah Pancasila,” kata Ifal kala itu. Bareskrim Polri menerima dengan baik dan memproses secara cepat aduan dari Ormas PP.

14. Polemik Kalimat Sponsor Demo Mahasiswa

Polemik Pancasila sepertinya tak ada habisnya. Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) gencar melakukan aksi terkait klarifikasi gubernur terhadap isu Pancasila. Namun, upaya gubernur untuk melakukan klarifikasi melalui media malah menambah masalah baru karena menyertakan embel-embel bahwa aksi demo itu untuk memuaskan Sponsor. Kalimat Sponsor pun menjadi viral di media sosial dan bahkan ABM dilaporkan ke Polda Sulbar oleh AMI terkait pernyataan Sponsor tersebut.

15. Polemik usulan pemberhentian Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menyeruak di DPRD

Polemik usulan pemberhentian gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar terus menyeruak di gedung DPRD Sulbar setelah puluhan massa AMI mendesak untuk dilakukan pemberhentian gubernur karena berkeinginan merubah sila Pancasila. Desakan mahasiswa ini agar lembaga DPRD menggunakan hak interpeleasi dan hak angkat sebagai jembatan untuk melengserkan ABM. Kisruh ini masih berpolemik di tubuh lembaga DPRD Sulbar.

16. Polemik penuntasan kasus empat tersangka DPRD Sulbar di Kejari Mamuju

Puluhan massa turut menyambangi kantor Kejaksaan Negeri Mamuju untuk mempercepat kasus penuntasan kasus empat pimpinan anggota DPRD Sulbar terkait dugaan korupsi yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara. Pihak Kejari pun menyampaikan hal ini akan disampaikan ke Kejati selaku pihak yang melakukan penyelidikan terhadap kasus pokok pikiran DPRD Sulbar ini.

17. Polemik Struktur Dewan Komisaris BUMD Sulbar

Dua nama pejabat publik yakni Bupati Polman Andi Ibrahim Masdar dan Bupati Mamuju Utara Agus Ambo Djiwa akhirnya dikeluarkan dari jajaran dewan Komisaris Perusda BUMD Sulbar.
Pelibatan dua pejabat publik dalam kepungurusan Perusda BUMD ini dianggap bertentangan dengan Undang undang nomor 23 tahun 2014.

18. Polemik penyusunan RPJMD tanpa melibatkan Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeni Anwar

Wakil gubernur Sulawesi Barat, mengakui jika selama ini tak pernah dilibatkan dalam menyusun konsep RPJMD. Sontak saja, publik ikut tercengan mendengar pengakuan dari seorang Wakil Gubernur yang dipilih secara bersama-sama dengan gubernur Ali Baal Masdar.

Pengakuan ibu Enny dihadapan sejumlah wartawan menimbulkan asumsi publij bahwa hubungan wagub dan gubernur terkesan pecah kongsi diawal pemerintahan setelah keduanya dilantik oleh presiden di Jakarta beberapa bulan lalu.

19. Polemik rapat paripurna peengesahan RPJMD yang tidak dihadiri gubernur Sulbar

Ketidakhadiran Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar dalam rapat paripurna Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulawesi Barat (Sulbar) pada29 November 2017 menuai sorotan dari Ketua Panitia Khusus (Pansus) pembahasan Ramperda dan RPJMD DPRD Sulbar, Sukardi M. Nur.

Sukardi M. Nur mengatakan, selaku Ketua Pansus, dirinya mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gubernur Sulbar di rapat paripurna yang digelar di lantai tiga Gedung DPRD Sulbar itu. Kehadiran Gubernur Sulbar di rapat tersebut, menurutnya sangat penting dan wajib hukumnya.

“Saya menilai Gubernur Sulbar tidak serius dan acuh terkait persolaan ini, padahal ini adalah rancaangan Visi dan Misi Gubernur lima tahun ke depan,” ucap politisi Demokrat ini.

20. Polemik Dokter RSUD Sulbar Mundur Secara Massal

Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Regional Sulbar, lumpuh atau tidak maksimal, pada Sabtu (9/12/2017).

Lumpuhnya pelayanan di RSUD Ragional Sulbar merupakan imbas dari mundurnya 17 dokter spesialis. Tidak ada aktivitas pelayanan terhadap pasien, baik yang dirawat inap maupun pasien rawat jalan. Semua ruangan para dokter spesialis tampak tertutup rapat.

21. Polemik Usulan anggaran promosi Kopi ke Rusia ditolak DPRD

Belum selesai masalah mundurnya 17 dokter spesialis dari RSUD Sulawesi Barat (Sulbar), kini Pemerintah Provinsi (Pemrov) Sulbar dirundung ‘masalah’ lagi dari lembaga legislatif.

Gegaranya, Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menemukan anggaran aneh yang diusulkan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Pemprov Sulbar untuk 2018.

Anggaran dimaksud, yakni usulan biaya perjalanan dinas dalam rangka misi dagang ke Rusia senilai Rp 4,7 miliar. Namun anggota dewan menduga anggaran tersebut sengaja dibuat untuk digunakan nonton piala dunia ke Rusia.

22. Aksi Bela Pancasila Jilid III

Aliansi Mahasiswa Indonesia kembali melalukan aksi beka Pancasila jilid III di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat, tepat pada hari Selasa 12 Desember 2017.

Pengunjuk rasa menuntut kepada DPRD Sulbar untuk segera melakukan hak Interpelasi dan hak Angket terkait pemanggilan dan menuntut gubernur Sulbar dicopot dari jabatannya karna diduga ingin merubah/mendekatkan urutan sila Pancasila.

Dalam aksinya berlangsung aman dan tertib sebelum memasuki kantor DPRD Sulbar, Usai ditemui oleh anggota DPRD Sulbar oleh Sukri Umar dan Mukhtar Belo massa aksi langsung memasuki kantor DPRD Sulbar dengan alasan menunggu anggota DPRD yang lain dan meminta untuk menandatangani hak angket dan hak interpelasi tersebut.

23. Polemik Proyek Drainase RSUD Sulbar Tanpa Dokumen Kontrak

Proyek drainase senilai Rp1 milyard dipecah menjadi lima paket tanpa ada dokumen kontrak. Proyek drainase itu dikerjakan dengan alasan mendesak. Isu ini menjadi perhatian publik. Apalagi ketika pejabat PU Sulbar, Mukaddam menyampaikan proyek itu tanpa ada dokumen kontrak tidak apa apa karena sipatnya emergensi dan itu juga telah diketahui gubernur Sulbar yang memiliki keputusan tertinggi di daerah. Hal itu juga diatur melalui hukum adat.

24. Polemik Penahanan Empat Pimpinan DPRD Sulbar Kasus Dugaan Korupsi

Pascaditahannya empat pimpinan DPRD Sulbar, sejumlah publik mempertanyakan nasib Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018 Sulbar yang dinilai sudah dalam keadaan darurat.

Bagaimana tidak, memasuki pergantian tahun, RAPBD Sulbar 2018 belum juga diserahkan ke DPRD untuk dibahas dan disahkan menjadi APBD 2018. Artinya ABPD Sulbar 2018 saat ini berada di ujung tanduk akibat ditahanannya empat pimpinan DPRD Sulbar oleh Kejati Sulselbar terkait dugaan korupsi APBD Sulbar 2016. Namun polemik ini telah dilakukan langkah antisipasi untuk mengangkat pimpinan DPRD sementara.

25. Polemik pengangkatan Pimpinan DPRD sementara untuk menyelamatkan APBD tahun 2018

Pada tanggal 21 Desember ini, lembaga DPRD Sulbar akhirnya mengangkat pimpinan DPRD Sulbar sementara, Amelia Aras. Politisi partai Demokrat ini diangkat pimpinan sementara setelah empat pimpinan DPRD Sulbar ditahan atas dugaan korupsi APBD yang merugikan keuangan negara senilai Rp80 milyar. Pengangkatan pimpinan sementara ini sempat menuai polemik karena belum mendapat persetujuan tertulis dari Kemendagri. Namun, persoalan ini berhasil diatasi setelah ada penjelasan dari Dirjen Kemendagri terkait kisruh pengangkatan pimpinan DPRD Sulbar sementara sebagai upaya penyelamatan APBD Sulbar di tahun 2018.

Jika melihat rentetan catatan perjalanan pemerintahan pasangan ABM-Enny ini berdasarkan kesimpulan mediasulbar.co.id maka terdapat 25 polemik penting menghadang pemerintahan pasangan ABM-Enny selama delapan bulan bekerja sejak keduanya dilantik menjadi pemimpin tertinggi di daerah ini.

Sungguh sangat memiriskan, sebab bila dirata-ratakan maka jelas terdapat tiga peristiwa yang terjadi dalam sebulan. Hal ini hendaknya menjadi perhatian pemerintahan ABM-Enny karena jelas akan berdampak buruk terhadap roda pemerintahan di daerah.

Menghabiskan energi pada isu polemik tentu merugikan semua pihak, apatalagi rakyat kecil yang sampai saat ini belum merdeka secara ekonomi. Pemerintah harus membuka mata dan mengevaluasi diri terhadap pola kepemimpinan di tahun baru 2018 ini.

Rakyat Sulbar merindukan sosok pemimpinan yang amanah dan tetap konsiten dalam mengawal keberlanjutan pembangunan di provinsi Sulbar ini.

Kata kuncinya, jika ingin Sulbar maju dan Malaqbi maka pemimpin tertinggi di daerah ini bijak dalam mengambil keputusan dengan mengedepankan keterbukaan segala informasi yang menjadi hak rakyat untuk diketahui publik. Semoga pemerintahan ABM-Enni yang telah mendapat amanah dari pemilih di Pilkada 2016 lalu, lantas tidak membangun Menara nepotisme, kolusi dan korupsi yang bisa memiskinkan rakyat Sulbar.

Semoga dengan datangnya tahun baru ini, pemerintahan di Sulbar kian maju dan tidak anti kritik dari berbagai ormas LSM maupun sorotan media massa. (**)

#Dirangkum Ketua Dewan etik IJS Acho Ahmad.

Mamuju 31 Desember 2017

Selamat tahun Baru 2018

2,748 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

No Responses

Tinggalkan Balasan

Dibagikan