Pemerintah Kabupaten Mamuju~Mewujudkan Mamuju yang Maju, Sejahtera dan Ramah

Banjir Berlarut-larut, Anggaran Menyusut

Banjir Berlarut-larut, Anggaran Menyusut

SAMARINDA, MENIT7.com — Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dinilai tak serius mencegah banjir. Program yang dijalankan tidak konsisten. Bahkan, kondisi akut ini dibuat semakin parah dengan menerbitkan izin perumahan dan galian C secara serampangan. Wajar jika pengendalian banjir yang dilakukan pemkot selama ini terkesan belum berhasil.

Kritik pedas atas kinerja pemkot itu disampaikan Ketua Komisi III DPRD Samarinda M Tahrir. Politikus Partai Golkar itu menilai, berkaca dari bencana banjir yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir, terlihat program pengendalian banjir yang dilaksanakan selama ini tidak ada hasil.

Pemkot mesti mawas diri dan mencari kesalahan program yang dijalankan. Apalagi, dana yang digelontorkan begitu banyak. Memakan waktu lama. Tapi, banjir bukannya berkurang, justru semakin meluas. “Penderitaan warga soal banjir ini seperti sudah tidak ada lagi solusinya. Kami akan evaluasi pemkot, ada yang salah,” tegas Tahrir kemarin (23/5).

Evaluasi program pengendalian banjir bakal dilakukan secara menyeluruh. Misalnya, terkait konsistensi program pengendalian banjir. Dalam beberapa proyek, ada kegiatan yang tidak selesai. Drainase dibiarkan penuh, nyaris rata dengan permukaan jalan, tapi tidak dikeruk.

Selain itu, pihaknya akan memperingatkan pemkot agar melakukan penertiban dalam proses perizinan, khususnya izin perumahan dan galian C. Sebab, fakta di lapangan, ungkap dia, banyak pemberian izin yang melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Bahkan, tidak sulit menemukan kompleks perumahan yang tidak menepati kewajiban untuk menyediakan 30 persen dari luas area sebagai ruang terbuka hijau. “Belum lagi masalah tambang batu bara ilegal, itu parah sekali. Tapi, pemkot tidak berbuat apa-apa seolah tidak punya kekuatan,” geram dia.

DPRD Samarinda, katanya, sejauh ini sudah melakukan berbagai upaya. Seperti mengawal rencana perubahan RTRW. Perubahan ini harus dikawal dan dipastikan tetap memperhatikan aspek lingkungan. Kemudian, mendorong Satuan Tugas Khusus Tambang Ilegal.

Satgas ini baru saja terbentuk. Terakhir, mendorong konsistensi pemkot dalam program penanggulangan banjir. Bentuknya bisa berupa revisi rencana program jangka menengah daerah (RPJMD). “Penting dipastikan agar program jangan tiba masa tiba akal. Nanti anggaran yang dikeluarkan sia-sia. Mestinya terencana dan terarah supaya ada hasilnya,” sebutnya.

Soal keseriusan pemkot dalam mengatasi banjir di Kota Tepian memang patut dipertanyakan. Dalam empat tahun terakhir, alokasi APBD untuk menanggulangi banjir jauh susut.

Pada 2015, pemkot mengalokasikan anggaran sebesar Rp 278,54 miliar. Duit sebanyak itu digunakan untuk pembangunan kolam retensi, normalisasi saluran drainase, pembangunan pintu air, dan pembangunan bendungan pengendali (bendali). Pada 2016, anggaran kembali diturunkan. Pemkot hanya mengalokasikan sebesar Rp 131,7 miliar. Duit ini dipakai untuk pembuatan drainase dan pengerukan Polder Gang Indra.

Program pengendalian banjir yang tidak menunjukkan hasil ini mulai tidak diseriusi. Ditambah, kondisi keuangan pemkot yang semakin sulit, pada 2017 dan 2018, alokasi dana untuk mengatasi banjir masing-masing hanya Rp 40,3 miliar dan Rp 45 miliar. Proyek dialokasikan untuk pembuatan drainase, pengerukan Polder Gang Indra, dan normalisasi anak Sungai Karang Mumus (SKM).

Kabid Pengairan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Samarinda Desy Damayanti menuturkan, kegiatan normalisasi drainase rutin masih menjadi urusan prioritas dan terus dikerjakan. Tahun ini, anggaran pengendalian banjir untuk proyek drainase tersebar mendapat anggaran Rp 129 miliar. Anggaran tersebut banyak berasal dari bantuan keuangan (bankeu) Pemprov Kaltim. Sedangkan dari APBD Samarinda Rp 42 miliar. “Sekarang masih proses lelang,” ujar Desy Damayanti.

Tahun ini, dia memaparkan ada tiga proyek drainase unggulan. Pertama, lanjutan proyek drainase di Jalan Wahid Hasyim I. Proyek drainase itu mendapat kucuran Rp 7,8 miliar pada 2017. Tahun ini dapat tambahan hingga tuntas sebesar Rp 10 miliar. Proyek itu dikerjakan untuk meluaskan anak sungai yang mengalirkan air menuju muara SKM. Anak sungai semula luasnya hanya 3 meter dengan kedalaman 1,5 meter akan dibuat lebarnya 8 meter dengan kedalaman 4 meter.

“Proyek unggulan lainnya, pekerjaan rehabilitasi Sungai Karang Asam Kecil. Anggarannya Rp 10 miliar. Ketiga, proyek drainase di Jalan KH Harun Nafsi. Anggarannya Rp 4,5 miliar,” tuturnya.

Disinggung mengenai banjir yang terjadi pada 21 Mei lalu, Desy mengaku tidak menyangka hal itu. Apalagi guyuran hujan sangat deras. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) AW Sjahranie Samarinda sampai tergenang. “Kami terima info dari BMKG kalau curah hujan saat itu memang lebih tinggi dari biasanya. Mencapai 101 milimeter per jam. Ini akan berlangsung selama sebulan ini,” jelasnya.

Dia memastikan, debit air seperti itu di luar batas normal. Padahal, ketika intensitas hujan mencapai 80 milimeter per jam saja sudah menciptakan genangan. “Apalagi kondisi air pasang seperti sekarang. Ini menghambat proses pembuangan air. Tapi genangan tidak lama. Hasil pengamatan kami, banjir di Lambung Mangkurat dan kawasan lainnya paling lama 30 menit sudah turun,” kata dia.

Namun, dia tidak menampik, kondisi hujan yang terjadi di kawasan Samarinda Ulu dan Samarinda Utara memang lebih deras ketimbang daerah lainnya di Kota Tepian. Apalagi, kedua kecamatan itu kerap menerima air buangan dari kawasan perbukitan di sekitarnya. “Normalisasi drainase sudah kami kerjakan, tapi saya akui memang belum maksimal. Ditambah setelah normalisasi, drainase tidak butuh waktu lama kembali dipenuhi sedimentasi,” paparnya.

Dia melanjutkan, daerah tangkapan air alami di Samarinda yang berkurang menjadi penyebabnya. Menurutnya, sebelum mengalir ke sungai. Air pasti mengalir lebih dulu ke rawa. Ironisnya, sekarang kawasan resapan alami berkurang. Banyak dialihfungsikan sebagai permukiman.

BANTAH LALAI

Maraknya pengembangan dianggap sebagai dampak dari semakin parahnya banjir yang terjadi belakangan ini. Pengembang terkesan diberikan kebebasan. Namun, hal itu dibantah Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Dadang Airlangga.

Dia mengatakan, tidak ada izin yang diberikan serampangan. Izin yang dikeluarkan selama ini pasti menyesuaikan strategic energy technology plan (SET-Plan). Di dalamnya terdapat beberapa hal, seperti lokasi, peruntukan, izin lingkungan, dan izin mendirikan bangunan (IMB). “Sudah diberikan sesuai ketentuan, tidak ada kebebasan, kenapa dibilang serampangan?” bantahnya.

Pengembangan, lanjut dia, dalam melakukan pembukaan lahan perumahan sudah diawasi. Ada diawasi oleh pengawas lingkungan, pengawas pembangunan, pengawas perizinan, serta pengawas dampak pembangunan. Mereka mengawasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Meski begitu, dia tidak menampik, bukaan lahan dan daya tampung polder yang ada memang tidak memadai. Jadi, banjir masih terjadi, bahkan semakin parah. Namun, aktivitas pertambangan, outlet buangan air, pasang surut air sungai, kondisi sungai alam tidak memadai, dan drainase juga jadi penyebab banjir. Bukan semata akibat bukaan lahan perumahan.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Samarinda Hero Mardanus mengatakan, pihaknya selalu menentukan kawasan pengembangan seusai dengan rekomendasi SET-Plan dan mematuhi RTRW. Apalagi, pada Perda Nomor 2/2014 tentang RTRW sudah mengatur daerah yang bisa dan tidak dibangun. Seperti kawasan rawa yang merupakan daerah resapan alami.

“Pengembang membangun sudah lengkap dengan peta rencananya. Justru masyarakat yang membangun begitu saja. Setelah jadi, baru mengurus IMB. Ini banyak terjadi, terutama di kawasan Samarinda Utara,” singkatnya.

Diketahui, Senin (21/5) lalu, hujan deras yang mengguyur Samarinda membuat sejumlah kawasan terendam banjir. Bencana itu juga menerjang RSUD AWS Samarinda sehingga air menggenangi ruangan pasien.#KP/Him/M71.

790 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

One Response

Tinggalkan Balasan

Dibagikan