Pemerintah Kabupaten Mamuju~Mewujudkan Mamuju yang Maju, Sejahtera dan Ramah

Awasi Pengguna Anggaran, BPI KPNPA RI Hadir di Sulbar

Awasi Pengguna Anggaran, BPI KPNPA RI Hadir di Sulbar
Ketua BPI KPNPA RI Sulbar Muchlis Jani,SE.SH. (Foto-AI)

MAMUJU, MENIT7 – Dewan Pimpinan Pusat Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawasan Anggaran Republik Indonesia (DPW BPI KPNPA RI) telah resmi menunjuk dan menetapkan Muchlis Jani,SE.SH sebagai ketua dan Aco Irdam Tadulangi,ST sebagai Sekretaris, Dewan Pimpinan Wilayah BPI KPNPA RI Provinsi Sulawesi Barat.

Pembentukan BPI KPNPA RI Sulbar, sebagai amanah dengan mengedepankan profesionalisme dalam bekerja, sebagaimana Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) hal itu dikatakan Ketua BPI KPNPA RI Sulbar, Muhlis Jani melalui pesan tertulis kepada redaksi Menit7.com, Rabu (30/8/2017)

“Amanah ini kami emban dengan mengedepankan profesionalisme dalam bekerja sesuai tupoksi kami di lembaga, selanjutnya dalam waktu dekat membentuk kepengurusan di tiap kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Sulbar,” ucapnya.

“Saat ini Sulbar membutuhkan lembaga pengawasan bersifat eksternal untuk mengawal secara ketat pembangunan di Sulbar, Sulbar harus kita selamatkan dari tangan-tangan sadis kuroptor,” tegasnya.

Terbentuknya BPI KPNPA RI Provinsi Sulawesi Barat, menambah deretan lembaga penggiat anti korupsit. Akan tetapi di BPI KPNPA RI Sulbar kelihatannya agak berbeda dengan lembaga lainnya

Lebih lanjut, dia katakan bahwa banyak LSM penggiat anti korupsi di Sulbar, dalam menginvstigasi kasus, misalnya pekerjaan konstruksi setelah itu mereka laporkan terkadang dalam pelaporannya tidak di dasarkan pada penguatan analisis tehknisnya sehingga terkesan asal lapor saja.

Selain itu, Muhlis Jani mengatakan bahwa, Negara membutuhkan keterlibatan semua unsur dalam mengawal dan mengawasi penggunaan anggaran pemerintah, ini sangat penting karena tahun 2017 pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp400 triliun untuk pembangunan infrastruktur di pusat dan daerah.

“Bayangkan dengan anggaran sebesar Rp400 triliun, kalau tidak ada pengawalan dan pengawasan secara ketat dan terstruktur, maka akan menjadi peluang bagi koruptor untuk menyalahgunakan kewenangan dan anggaran Negara, kalau itu sampai terjadi maka yang rugi adalah rakyat,” ungkapnya.

Muhlis Jani, menambahkan bahwa waktu dekat BPI KPNPA RI Sulbar akan audiance dengan Polda Sulbar, gubernur dan Kejati, untuk berkomitmen dalam pencegahan korupsi. (M7 1)

3,320 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

No Responses

Tinggalkan Balasan

Dibagikan