Pemerintah Kabupaten Mamuju~Mewujudkan Mamuju yang Maju, Sejahtera dan Ramah

Audit BLBI, BPK Temukan Rp4,58 T Kerugian Negara

Audit BLBI, BPK Temukan Rp4,58 T Kerugian Negara

JAKARTA MENIT7.Com– Masih ingat  kasus Bank Likuiditas Bank Indonesia ( BLBI) , yang sempat mengegerkan  pada jaman  Megawati Soekarno Putri menjabat  Presiden. Kasus ini  adalah salah satu kasus besar yang kasusnya berlarut-larut. Banum kasus ini sudah mulai ada tabir  bisa terungkap. Komisi Pemberantasan  Korupsi (KPK) sudah  menerima hasil audit investigatif terkait dugaan tindak pidana korupsi penerbitan surat keterangan lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) terhadap Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI). KPK menyebut nilai kerugian keuangan negara Rp 4,58 triliun.

“Dari laporan  itu  nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp 4,58 triliun dari total kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBI kepada BPPN sebesar Rp 4,8 triliun,” jelas  Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Senin (9/10/2017).

Lanjut Febri menurut hasil audit BPK  tersebut  disimpulkan adanya indikasi penyimpangan dalam pemberian SKL pada BDNI. “Yaitu SKL tetap diberikan walaupun belum menyelesaikan kewajiban atas secara keseluruhan,”

Lantaran telah mengantongi kerugian negara, menurut Febri pihak penyidik akan ‘mengebut’ penyidikan perkara yang telah menjerat mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Syafruddin Arsjad Temenggung, sebagai tersangka. Termasuk juga dengan mempertajam bukti-bukti dugaan keterlibatan pihak lainnya, melalui pemeriksaan para saksi, kata  Febri Diansyah.

Nilai Rp4,8 triliun terdiri dari Rp1,1 triliun yang dinilai sustainable dan ditagihkan kepada petani tambak  Sedangkan Rp3,7 triliun tidak dilakukan pembahasan dalam proses restrukturisasi yang menjadi kewajiban obligor yang belum ditagihkan . Dari nilai Rp1,1 triliun itu kemudian dilelang oleh PPA dan didapatkan Rp220 miliar. Sisanya Rp 4,58 triliun menjadi kerugian negara

Dalam kasus ini,  KPK baru menetapkan seorang tersangka, mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung. Kasus SKL BLBI ini terjadi pada April 2004 saat Syafruddin mengeluarkan surat pemenuhan kewajiban atau yang dikenal SKL terhadap Sjamsul Nursalim, selaku pemegang saham pengendali BDNI, yang memiliki kewajiban kepada BPPN.

SKL itu dikeluarkan  berdasrakan  pada Intruksi Presiden (Inpres)  Nomor 8 Tahun 2002 dikeluarkan pada 30 Desember 2002 oleh Megawati Soekarnoputri,  pada  saat itu menjabat Presiden RI. (M7)

1,447 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

No Responses

Tinggalkan Balasan

Dibagikan