Pemerintah Kabupaten Mamuju~Mewujudkan Mamuju yang Maju, Sejahtera dan Ramah

Antara Kode Etik, Idealisme dan Kapitalisme Pers di Indonesia

Antara Kode Etik, Idealisme dan Kapitalisme Pers di Indonesia
Ilustrasi (Foto-Net)

OPINI, MENIT7.COM – Pengertian Pers jika ditinjau secara yuridis formal, seperti tercantum dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Pokok Pers No. 40 Tahun 1999, merupakan lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara dan gambar.

Oleh karena itu, sebelum membahas pers lebih jauh, kita harus mengetahui topik penting yang berkaitan dengan Pers. Pertama kita harus mengetahui fungsi utama pers, karakteristik pers, tipologi pers, wilayah sirkulasi pers, pilar penyangga pers dan lain-lain.

Singkat cerita Tugas pers yang terpenting adalah membela kebenaran dan keadilan. Itulah makna yang sebenar-benarnya [Erick Hodgins, Redaktur Senior Majalah Time]. Tetapi dalam pembahasan ini, penulis lebih menitik beratkan pada fenomena pers secara ideology dan kapitalisme pers di Indonesia. Karena di dalam dunia jurnalistik atau pers umum, kondisi didalamnya dibagi menjadi tiga bagian yaitu: pers idealis, pers berdasarkan nilai kapital dan pers yang menggali nilai kapital untuk mengusung kepada sebuah idealis pers.

konon untuk menegakkan idealisme, ketika pers kita memasuki era industrialisasi, mengalami banyak kerepotan. Hal ini karena dalam praktik jurnalistik, tidak jarang kalangan jurnalis tanpa sadar telah melakukan tindakan yang kurang pas dalam memposisikan dirinya, hingga dari sisi proporsi agak melenceng.

Untuk diketahui saja, pers Indonesia lahir dari kancah perjuangan.

Ketika Bung Karno dan Bung Hatta atas nama rakyat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945, enam bulan kemudian, yaitu pada 9 Februari 1946 para jurnalis Indonesia “Memproklamasikan diri” dimulainya kemerdekaan pers secara nasional, ditandai dengan lahirnya organisasi profesi bagi kalangan wartawan”.

Perjuangan untuk kemerdekaan bangsa dan kebebasan pers adalah perjuangan menuju kebenaran dan keadilan. Sejak awal, pers Indonesia adalah pers idealis, meski setelah merdeka, kemerdekaan dan kebebasan pers mengalami berbagai petaka dan penelikungan berupa sensor, pengawasan ketat, ancaman, bahkan pemberedelan atas nama stabilitas politik dan keamanan negara.

Dengan lahirnya UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers yang disahkan tanggal 23 September 1999, sebenarnya napas pers Indonesia lebih longgar untuk mengekspresikan berbagai pikiran melalui media sesuai dengan fungsinya.

Pers tidaklah hanya sebagai media informasi, pendidikan dan hiburan, tetapi juga menjalankan kontrol sosial, dalam konteks penegakan keadilan dan kebenaran, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, supremasi hukum dan hak asasi manusia. Pers secara aktif melakukan pengawasan berkaitan dengan kepentingan publik. Jaminan seperti ini cukup ideal, seperti dikatakan redaktur senior Majalah Time, Erick Hodgins, tugas pers yang terpenting adalah membela kebenaran dan keadilan.

Menurut dia, itulah idealisme yang sebenar-benarnya. Itu bisa dipahami karena diyakini, idealisme adalah sikap hidup yang harus menjadi mind set bagi setiap insan jurnalis, berpijak pada tataran moralitas. Akan tetapi kalangan pers sampai kini masih saja merasakan, kebebasan pers masih terhalang berbagai tindak kekerasan dan upaya kriminalisasi yang datang dari berbagai pihak, bahkan masih terjadi pembunuhan dan penyiksaan terhadap wartawan.

Dalam gugatan hukum, UU Pers sering kali dikesampingkan. Imbasnya sebuah ancaman lain datang melalui pengajuan RUU Keamanan Nasional yang jika tidak hati-hati bisa mengembang ke arah pembungkaman. Masyarakat, lebih-lebih pers, sepertinya “ditakut-takuti” untuk beraktivitas sesuai dengan nuraninya. Harus ekstra hati-hati dalam bicara, menulis atau mengambil suatu keputusan untuk melangkah.

Di sisi lain, selama ini pers sering menjadi kambing hitam dalam berbagai pemberitaan [terutama] seputar kasus korupsi kalangan di luar pers. Hal ini demi kepentingan pribadi atau kelompoknya berpura-pura tak memahami, bagaimana cara kerja para profesionalis pers yang kritis, cepat dan akurat dalam penyampaian sebuah kabar.

Pers sering dituding sebagai pihak yang memprovokasi, membesar-besarkan masalah dan lain-lain tudingan yang menyakitkan. Di negeri yang sedang sakit seperti Republik ini, tugas dan idealisme pers memang menjadi tantangan besar. Sebagian kalangan jurnalis sendiri sempat muncul pertanyaan, apakah dalam arus hidup yang penuh gejolak seperti ini, ketika pers sudah menapaki alam industrialisasi, masih diperlukan idealisme pers untuk tetap ditegakkan? Jangan-jangan idealisme akan menjadi kuburan massal bagi kaum jurnalis.

Jawabnya, tak hanya perlu, tetapi harus. Idealisme adalah komponen dasar dari pers itu sendiri yang berposisi sebagai penuntun arah profesionalitas kewartawanan. Jika kaum jurnalis membanggakan diri sebagai penegak pilar keempat demokrasi, itu tak bisa dilaksanakan jika idealisme sang jurnalis dalam kondisi keropos. Institusi persurat kabaran di era industrial, tidak berarti menjadi kehilangan idealismenya sebagai roh aktivitas jurnalistik.

Sesuai dengan fungsi yang diemban, dia harus menggunakan kewenangan untuk turut mengontrol jalannya kekuasaan. Sinergi interaktif antara pers, pihak eksekutif dan kalangan dewan jangan sampai mengarah pada “persekongkolan jahat”. Cukup sebagai partner ship yang harus sama-sama menghargai eksistensi profesi. Hanya dengan jalan begitu, kerjasama akan berjalan secara wajar, tidak berwatak “kongkalikong”.

Dibutuhkan suatu gerakan kreatif, rapi dan cerdas. Pers, eksekutif dan lembaga legislasi bergerak gesit secara proprorsif, untuk menjawab tantangan zaman yang kian kompleks dan penuh problem-problem sosial. Jangan sampai ketika negeri ini sedang dilanda sakit, pers bersikap skeptis. Upaya penciptaan simpati yang dilakukan, seyogyanya berpegangan pada semangat social responsibility, melalui berbagai rangkaian pertimbangan kondisi, situasi, sosial dan lingkungan dalam implementasi operasional yang strategis berlandaskan eksistensi kerakyatan.

Asal tahu saja, gerakan pers sesungguhnya adalah gerakan intelektual.
Selain idealisme pers yang sekarang patut dipertanyakan,muncul kontroversi kapitalisme pers di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya pendapat kebebasan pers dinikmati kaum kapitalis” dan ada juga yang berpendapat “pers tanpa kapitalisme akan mati”. Memanglah disatu sisi kapitalisme berdampak positif dan diposisi lain berdampak negatif.

Untuk lebih memperjelas bahwa ‘aturan main’ dunia media sekarang tidak boleh menyiarkan hal yang merugikan pemilik media di mana kita bekerja, meskipun itu benar. Dengan kata lain, di belahan dunia mana pun, bahkan di Amerika Serikat sendiri, pihak yang secara leluasa menikmati kebebasan pers itu adalah “kelompok tertentu”, yakni para pemilik medi massa atau pemodal (kapitalis). Akibatnya, kebebasan pers yang berlaku sebenarnya adalah “kebebasan pemilik pers” (freedom for media owner). Alangkah kian berkuasanya jika sang pemilik juga menjadi pemimpin redaksi atau program director.

“Pemilik masih bisa menempatkan berita yang penting untuknya –meskipun tidak terlalu penting untuk umum—di halaman pertama atau pada jam tayang utama (prime time). Sebaliknya, berita tertentu bisa saja ditahan atau batal dimuat. Ini membuktikan, pemilik masih berkuasa,” tulis William L. Rivers dkk. dalam Media Massa dan Masyarakat Modern (Prenada Media Jakarta, 2003).

Demikianlah fakta di lapangan mengenai kebebasan pers yang tampaknya terus diperjuangkan oleh kalangan wartawan dan broadcaster. Masalahnya, meski kebebasan pers sudah dilindungi negara dan pemerintah relatif tidak lagi ikut campur atau mengintervensi pers, misalnya sensor atau breidel, namun sejauh ini para jurnalis dan penyiar hanya bebas dalam peliputan dan penulisan berita, bukan dalam hal publikasi –pemuatan atau penyiaran. Baru dalam hal “meliput dan menulis” itu pula “otonomi para jurnalis” berlaku.

Banyak wartawan yang meliput dan menulis berita penting dan menarik. Namun naskah mereka hanya bisa disimpan di komputer, tidak dipublikasikan. Hal tersebut mungkin saja berita yang ditulis merugikan pihak kapitalis. Meskipun kita bisa merasakan betul bagaimana kebebasan pers sudah kita nikmati, melalui UU No. 40/1999, sudah memberikan “kemerdekaan” itu dalam meliput, membuat, dan mempublikasikan sebuah berita/informasi.

Namun, kita harus rela berhadapan dengan kenyataan baru, ternyata belenggu kebebasan pers itu masih ada: pemilik atau pemodal! Tapi tanpa pemilik/pemodal, kita pun tidak bisa apa-apa. Selama kita belum mampu menerbitkan/mendirikan sendiri media yang siap memuat apa pun berita yang kita anggap penting dan menarik.

Dalam “hukum komunikasi massa” menyebutkan, komunikator dalam komunikasi massa bukanlah individu, tapi lembaga, organisasi. Jadilah kita, para jurnalis/broadcaster, sebagai “institutionalized communicator” dan harus “ikhlas” melepas “sebagian jati diri dan idealisme” kita ketika bergabung dengan sebuah media.

Tapi tetap, kebenaran harus disuarakan, dibuka, dipublikasikan, dikatakan, walaupun pahit. Fakta harus disebarkan. Kebenaran, dalam dunia jurnalistik, adalah fakta, benar-benar terjadi, ada datanya, bukan rekayasa. Selain blog, “pers bawah tanah” (underground press) adalah opsi lain untuk mempublikasikan berita atau gagasan yang tidak dipublikasikan media konvensional. William L. Rivers menyebutnya “jurnalisme militan”.

Jika dilihat dari sisi positifnya jika pers Sekarang ini tanpa modal (kapitalisme) maka pers akan mati seperti sejumlah media di Bandung karena persaingan yang begitu ketat. ’Pers dengan kapitalisme, hanya itu yang hidup. Tak mungkin pers dapat hidup tanpa modal. Tapi kapitalisme yang kompak dan bertanggung jawab. Maka hendaknya kapitalisme masuk ke media harus kapitalis yang benar. Sebab modal besar diperlukan bagi berlangsungnya hidup pers, sepanjang kapitalis itu tidak mendikte.

Kapitalis sendiri sejak zaman dulu sudah ada, tetapi berupa kapitalis yang menghisap. Oleh karena itu pers Indonesia harus mencerminkan Pancasila dan pencerminaan jiwa Indonesia. Di Indonesia pers merdeka masih selalu terancam bila masih diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) dan Undang-undang (UU). Sebab di negara-negara seperti Uni Eropa, Jepang, Australia, India dan Amerika Serikat, kemerdekaan pers kokoh.

Kondisi pers di Indonesia tidak terlepas dari idealisme dan kapitalisme. Bahkan idealisme dan kapitalisme bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Contohnya jika pers yang didasarkan kepada idealis semata akan mengalami kemunduran karena tidak mendapatkan suntikan dana. Hal ini dikarenakan orientasi mereka tidak berdasarkan pada nilai kapital melainkan menuju kepada pers yang murni sebagai pers yang ideal.

Hal ini menjadi wajar ketika pers yang berdasarkan idelaismenya tersebut mengalami gulung tikar karena tidak ada suntikan dana yang mendukung segala upaya mereka. Hal ini terjadi pada pers di era 60an. Diantara media pers tersebut yaitu majalah prisma. Dengan mengedapankan nilai-nilai idealis di tengah derasnya arus kapitalis, mereka tidak bisa bertahan dan mengalami kehancuran.

Jika pers yang berorientasikan kepada modal atau nilai kapital sehingga menghilangkan idealisnya sebagi entitas pers yang objektif yang mengedepankan penyampaian informasi secara benar, dimana jenis media pers seperti ini banyak tumbuh dan berkembang. Yang dicari oleh pers jenis ini hanyalah bagaimana mencari keuntungan dengan perusahaan pers mereka. Pers seperti ini diuntungkan dengan arus kapitalisme, yang membawa mereka kepada golongan pers yellow taste yang hanya mengedepankan sebuah hiburan tanpa mempunyai makna di dalamnya.

Hal ini diperparah dengan pangsa pasar konsumen masyarakat kita yang kurang cerdas dalam menghadapi berbagai permasalahan yang ada. Mereka lebih tertarik kepada sesuatu yang bisa menghibur mereka tanpa harus memperdulikan apa yang terjadi dengan keadaan sekitar.

Tanpa menyebut suatu contoh konkrit sebuah media pers yang ada, dapatlah dilihat banyaknya mediapers yang muncul dengan tiadanya mutu yang ditawarkan baik itu mengenai berita ataupun mengenai permasalahan sosial yang ada. Hal ini memicu pers golongan kedua ini tetap subur bahkan menjamur dikalangan masyarakat.
Pers yang idealis dengan modal sebagai cara mencapai idealisme mereka. Jurnalisme ini beranggapan bahwa tanpa adanya suatu modal atau logistik mereka tidak bisa menyebarkan atau mengusung idealis mereka. Apalagi di era semakin majunya teknologi dan kapitalisme semakin berkuasa. Oleh karena itu mereka harus kompromis dengan keadaan/ situais yang mereka hadapi.

Dengan jalan ini mereka akan tetap bisa survive dalam menghadapi realitas dan bisa pula “mengsurvivekan” idealis mereka. Memang jalan ini menimbulkan banyak polemik jika di tengah jalan mereka akan dihadapkan pada pilihan untuk mengusung idealis atau terseret dalam dunia kapitalis. Dan hal ini menjadi tantangan bagi pelaku pers jika mengambil jalan tengah ini. Oleh karena itu sebuah media bebas memilih apakah mereka tetap idealis, kapitalis tanpa idealis, atau idealis dengan jalan kapitalis.

Terlepas dari pandangan sebuah pers tentang ideologinya, pers haruslah menjungjung tinggi etika dalam pers. Etika pers adalah filsafat dibidang moral pers, yaitu bidang yang mengenai kewajiban-kewajiban pers dan tentang apa yang merupakan pers yang baik dan pers yang buruk, pers yang benar dan yang salah, pers yang tepat maupun tidak tepat. Sebagaimana nilai-nilai yang dianut haruslah baik dan etis.

Pers yang etis yaitu pers yang memberikan informasi dan fakta yang benar dari berbagai sumber sehingga khalayak dapat menilai sendiri informasi tersebut. Agar pers berada sesuai dengan etika maka organisasi pers haruslah dibekali dengan kode etik juralistik. Memang suatu etika berbeda dengann hukum. Tetapi jika etika dilakukan sesuai nilai yang baik maka secara tidak langsung nama pers tersebut akan menjadi baik.

Dengan demikian, kode etik jurnalistik ibarat belenggu suci. Disebut belenggu karena kode etik bersifat memikat untuk jurnalis. Jadi semuanya balik lagi terhadap kebijakan organisasi pers dan setiap idealisme wartawan.(***)

Oleh: Adi Chandra Asmara
Penggiat Media

2,098 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

No Responses

Tinggalkan Balasan

Dibagikan