Pemerintah Kabupaten Mamuju~Mewujudkan Mamuju yang Maju, Sejahtera dan Ramah

Anggota DPRD Sulbar Segera Diperiksa Kejati, Diduga Terima Fee Proyek 15-20 Persen

Anggota DPRD Sulbar Segera Diperiksa Kejati, Diduga Terima Fee Proyek 15-20 Persen
Tim Penyidik Kejati Sulselbar saat menggelah ruangan Sekwan. (Dok/M7 1)

MAMUJU, MENIT7 – Kasus dugaan korupsi Anggaran Belanja Daerah (APBD) tahun 2016, pemeriksaannya terus bergulir, puluhan pejabat esalon  IV hingga pejabat esalon II telah diperiksa secara marathon oleh penyidik tindak pidana korupsi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar, sejak dua bulan lalu.

Selain melakukan pemeriksaan terhadap  sejumlah pejabat, penyidik Kejati juga telah melakukan penggeledahan selama dua hari dilakukan.Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor: PRINT-532/R.4.5/Fd.1/09/2017 tanggal 11 September 2017, Tim Penyidik telah berhasil mengamankan dan menyita sejumlah dokumen  terkait dengan proyek Pokok-Pokok Pikiran (Pokir)  Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Pihak Kejati  tidak hanya memeriksa  pejabat dari eksekutif, tapi juga akan memeriksa pimpinan dan anggota DPRD Sulbar.

Menurut Kasi Penkum Kejati Sulselbar, Salahuddin,SH.MH,  dalam siaran Persnya, Sabtu 16 September 2017 mengatakan, berdasarkan  perintah Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar, Jan Maringka, pemeriksaan terhadap anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat diagendakan mulai pekan depan.  Kasus korupsi penyimpangan APBD Provinsi Sulbar Tahun Anggaran (TA) 2016,  ini diduga melibatkan sejumlah anggota DPRD Provinsi Sulbar periode tahun 2014-2019. Berawal dari perbuatan sejumlah anggota DPRD Provinsi Sulbar  dengan cara memasukkan proyek-proyek titipan pada APBD Provinsi Sulbar Tahun Anggaran (TA) 2016 tanpa melalui prosedur yang berlaku.

Proyek yang dikerjakan oleh orang-orang dekat oknum anggota DPRD tersebut, dalam kenyataannya banyak ditemukan kurang volume pekerjaan, bahkan terkesan rekayasan karena dana yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, termasuk digunakan sebagai fee kepada para anggota DPRD tersebut yaitu sebesar 10-15 persen. (M7/1)

3,258 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

No Responses

Tinggalkan Balasan

Dibagikan