Pemerintah Kabupaten Mamuju~Mewujudkan Mamuju yang Maju, Sejahtera dan Ramah

AMPS Desak Kejaksaan Tuntaskan Kasus Pokir DPRD Sulbar

AMPS Desak Kejaksaan Tuntaskan Kasus Pokir DPRD Sulbar

MAMUJU, MENIT7.com – Aliansi Masyarakat Pemerhati Sulbar (AMPS) mempertanyakan kasus dugaan pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Provinsi Sulbar yang menjerat Ketua DPRD dan ketiga wakilnya menjadi tersangka.

Melalui Kordinator Lapangan (Korlap) AMPS Safaruddin mendesak  pihak kejaksaan menuntaskan kasus korupsi yang bergulir di DPRD Sulbar.

“Pihak kejaksaan harus tegas menindak lanjuti kasus Pokir DPRD secara transparan dan bersungguh-sungguh, agar publik tidak bertanya-tanya,” kata Safaruddin, dalam audensinya dengan pihak Kejati Mamuju melalui Kasie Intel Dhian Arwitabdibrata,SH, Senin (27/11/2017)

Safaruddin, juga meminta kepada pihak kejaksaan mengevaluasi hasil kinerja anggota DPRD berdasarkan PP 16/2010 tentang pedoman penyusunan peraturan DPRD tentang tatib DPRD pasal 64 berbunyi. “Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atau hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang disampaikan kepada pimpinan DPTD rapat paripurna.

“Jika waktu satu minggu, apabila tidak ada progres terkait dengan tuntutan kami. Maka kami AMPS akan kembali datang dengan massa aksi besar-besaran,” tegasnya.

Melalui Kasie Intel  Kejaksaan Negeri (Kejari) Mamuju, Dian Arwitadibrata  mengatakan pihak kejari hanya menampung hal ini pihak Kejati yang menindak lanjuti kasus Pokir di DPRD Sulbar.

“Saya berterima kasih atas apresiasi dari AMPS mengawal kasus Pokir di DPRD Sulbar, saya sudah kordinasikan kepada Kasie Penkum Kejati, aspirasi rekan-rekan aliansi saya akan sampaikan, pihak Kejari Mamuju hanya menampung,”kata Dhian.#Jay/M7.

2,880 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

No Responses

Tinggalkan Balasan

Dibagikan