Pemerintah Kabupaten Mamuju~Mewujudkan Mamuju yang Maju, Sejahtera dan Ramah

Akhirnya, Ketua DPRD dan Wakilnya Jadi Tersangka

Akhirnya, Ketua DPRD  dan Wakilnya Jadi Tersangka
Ilustrasi (Fot-Net)

MAMUJU,MENIT7.Com– Setelah melakukan penyidikan hampir dua bulan. Tim penyidik tindak pidana Korupsi (Tipikor ) Kejati Sulselbar akhirnya Kajati Sulselbar merilis langsung empat orang nama  ditetapkan menjadi tersangka Korupsi APBD  2016, Rabu (4/10/2017)

Kajati Sulselbar DR.Jan Samuel Maringka. SH, MH dalam konfrensi perss-nya mengatakan, bahwa ada empat pejabat utama di DPRD Provinsi Sulbar yang sudah dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Kata dia, Empat pejabat utama ini adalah keempatnya yang berpengaruh sebagi penentu dalam mengesahkan anggaran APBD 2016.

Dalam release Kajati dengan berdasarkan masing – masing Sprindik (Surat Perintah Penyidikan), empat orang tersangka itu diantaranya adalah, Ketua DPRD Provinsi Sulbar Andi Mappangara (AM), Wakil Ketua Munandar Wijaya (MW), Wakil Ketua H.Harun (HH) dan Wakil Ketua DPR H.Hamzah Hapati Hasan (H4).

Dihadapan wartawan Maringka mengatakan, penetapan tersangka ini karena adanya dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan APBD Sulbar tahun 2016. Menurutnya, ke empat tersangka merupakan unsur pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Barat diduga patut bertanggung jawab, terhadap sejumlah dugaan penyimpangan dalam proses penyusunan dan pelaksana APBD Provinsi Sulbar tahun anggaran 2016.

Lebih dalam menjelaskan, para tersangka dalam kedudukannya sebagai unsur pimpinan DPRD Sulbar, telah menyepakati besaran nilai pokok pikiran (Pokir) tahun anggaran 2016 dengan total nilai sebesar Rp60 Milliar untuk dibagi – bagi kepada pimpinan maupun anggota DPRD sebanyak 45 orang. Jumlah tersebut terelisiasi pada tahun 2016 sebesar Rp 80 Milliar untuk kegiatan di Dinas pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat ( PUPR ), Dinas pendidikan dan Budaya ( Disbud ) serta Sekretaris Dewan ( Sekwan ). Serta sisanya kata dia, diduga tersebar di berbagai SKPD dilingkungan Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten, sedangkan terdapat anggaran yang terelesiasi pada tahun 2017.

Darinya itu kata Maringka, para tersangka secara sengaja dan melawan hukum, memasukkan pokok-pokok pikiran ( Pokir ) seolah-olah sebagai aspirasi masyarakat dalam APBD tahun anggaran 2016, tanpa melalui proses dan prosedur, sebagaimana yang diatur dalam Permendagri nomor 52 tahun 2016 tentang pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Daerah tahun anggaran 2016.

“Anggaran tersebut dibahas dan disyahkan pada hari yang sama tanpa melalui pembahasan sebelumnya baik dalam komisi maupun Rapat-Rapat Badan Anggaran ( Banggar) dan Paripurna,” jelas Maringka.

Kajati Maringka menilai, perbuatan para tersangka melanggar ketentuan UU nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, teruatama pasal 12 huruf (i) berbunyi. Penyelengara Negara yang ditugasi melakukan pengawasan, secara langsung/ tidak langsung ikut serta dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa.

”Perbuatan tersebut dilakukan oleh para tersangka dengan cara meminjam perusahaan dan menggunakan orang lain sebagai penghubung ( Tim sukses, keluarga, kerabat dan orang kepercayaan ) sedangkan dana kegiatan dalam kenyataannya digunakan secara tidak sesuai dengan peruntukannya, yaitu untuk kepentingan pribadi dan fee proyek, yang diduga menimbulkan kerugian keuangan negara,” urainya

Olehnya itu kata dia, pasal yang dipersangkakan terhadap para tersangka adalah pasal 12, pasal 3 jo Pasal 64 UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

”Sementara itu, dan proses pemeriksaan terhadap para tersangka akan dilakukan pekan depan,” pungkasnya.(M7 1)

2,620 kali dilihat, 10 kali dilihat hari ini

No Responses

Tinggalkan Balasan

Dibagikan